Wadas Batu Cadas, Dimasuki Politik Juga

Insiden Wadas jadi kritik pedas. Dari Komisi III DPR terhadap Polri. Karena salah paham warga soal NKRI. Lalu, ”digoreng” Rocky Gerung, menuding Ganjar Pranowo (gubernur Jawa Tengah) sibuk kampanye capres. Apa hubungannya?

ROCKY Gerung mengomentari insiden itu di kanal YouTube, mengatakan:

”Lho... Kalau habitat rusak, artinya keseluruhan kehidupan sosial berantakan. Ini yang tidak dipahami oleh Ganjar yang sibuk kampanye untuk jadi presiden, tetapi tidak memahami etika lingkungan.”

Ada apa ini? Mengapa masalah sepele kok melebar ke politik? Bahkan menyangkut NKRI?

Konstruksi kasus. Area sekitar 414 hektare di Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah, akan ditambang batu andesit (quarry). Meliputi tujuh dusun, dihuni sekitar 500 orang.

Batu andesit dari situ akan jadi bahan Bendungan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Jarak antara Desa Wadas dan calon bendungan sekitar 10 kilometer.

Bendungan Bener, Proyek Strategis Nasional (PSN). Tertuang di Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan PSN.

Pembangun: PT Brantas Abipraya (Persero), PT PP (Persero) Tbk, serta PT Waskita Karya (Persero) Tbk. Investasi Rp 2,06 triliun dari APBN dan APBD.

Bendungan Bener bakal setinggi 150 meter. Bakal memasok air irigasi sawah seluas 13.589 hektare di daerah eksisting dan 1.110 hektare di area baru.

Juga, memasok sekitar 1.500 liter air per detik ke warga. Jadi PLTA enam megawatt (MW). Diprediksi, mereduksi banjir sekitar 8,73 juta meter kubik. Dan, jadi destinasi pariwisata.

Problem: Warga Wadas ada yang setuju lahan dibeli pemerintah. Ada juga yang tidak. Puncaknya, ricuh antara warga dan polisi saat pengukuran tanah, Selasa, 8 Februari 2022. Sejumlah orang ditangkap polisi.

Lantas, anggota Komisi III DPR mencari fakta ke Wadas. Hasilnya diumumkan anggota Komisi III DPR Taufik Basar kepada pers, Jumat (11/2). Intinya begini: Salah paham. Menyangkut NKRI.

Taufik: "Ini akibat tersumbatnya dialog antara warga dan aparat. Sehingga warga terbelah. Ada kelompok setuju. Ada kelompok yang tidak setuju."

Dilanjut: "Situasi diperparah pada 8 Februari. Ketika pengukuran lahan. Pendekatan aparat, sayangnya bukan pendekatan dialogis. Sehingga di masyarakat juga terbangun stigma NKRI."

Sumber: