Kota Pasuruan dalam 1 Tahun Pemerintahan Gus Ipul dan Mas

”Refleksi kinerja ini adalah pengingat, bahwa kami patut bersyukur atas capaian. Namun, bahwa kami juga masih punya banyak PR yang harus dikerjakan. Dan tentu kami harus lebih semangat bekerja.”

Gus Ipul – Mas Adi

---

SATU tahun sudah Wali Kota Pasuruan Saifullah Yusuf atau Gus Ipul dan Wakil Wali Kota Adi Wibowo memimpin Kota Pasuruan. Pasangan yang dilantik 26 Februari 2021 mengusung jargon Pasuruan Kota Madinah.

Di sisi lain, keduanya juga langsung dihadapkan dengan berbagai problem seperti banjir, pandemi Covid-19, anggaran terbatas, capaian minim, kemiskinan. Kemudian, opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) untuk LHKP daerah juga menjadi salah satu catatan merah untuk membenahi Kota Pasuruan.

Pasuruan Kota Madinah merupakan adagium Maju Ekonominya, Indah Kotanya, dan Harmoni Warganya.  Dari platform tersebut, kemudian Gus Ipul dan Mas Adi tancap gas melakukan pembenahan. Sejumlah hal dilakukan oleh keduanya lewat program-program Pemerintah Kota Pasuruan, meskipun pada tahun anggaran 2021 keduanya tidak bisa berperan banyak karena merupakan anggaran pemerintahan sebelumnya.

 

Sejumlah Prestasi di Awal Memimpin

Di masa 99 hari kepemimpinan Gus Ipul dan Mas Adi, Kota Pasuruan meraih prestasi pembuka yakni opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI. Yang di tahun sebelumnya Kota Pasuruan diganjar predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

”Pentingnya opini WTP ini untuk Kota Pasuruan adalah untuk mendapatkan Dana Insentif Daerah (DID) dari Pemerintah Pusat. Memang, tidak dirasakan langsung oleh masyarakat, tapi untuk keuangan daerah ini sangat membantu,” ujar Gus Ipul.

GUS IPUL dan Mas Adi menunjukkan penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 

Menyusul prestasi WTP adalah nilai Monitoring Center of Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk Kota Pasuruan, yang mengalami kenaikan pesat. Dari skor di tahun sebelumnya yakni 44, di masa pemerintahan Gus Ipul dan Mas Adi naik menjadi 85.

Gus Ipul mengungkapkan, saat awal menjabat dan mengetahui skor MCP Kota Pasuruan begitu rendah, ia langsung melakukan reformasi birokrasi. Pembenahan pola kerja ASN dan pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan menjadi salah satu fokus kerja 99 hari masa kerja saat itu.

Lonjakan positif angka MCP KPK itu juga beriringan dengan naiknya Indeks reformasi birokrasi yang di tahun 2020 dengan nilai 62,19. Kemudian di tahun 2021 naik menjadi 64,00.  Lompatan signifikan lainnya adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang di tahun 2020 dengan nilai 75,26, kemudian di tahun 2021 naik menjadi 75,62. (Selengkapnya Lihat Grafis).

Grafis: Rozi Hamdani-Harian Disway

Diraihnya penghargaan Kota Layak Anak kategori Madya juga menjadi kado di awal pemerintahan Gus Ipul dan Mas Adi. Komitmen instansi seperti Bappelitbangda, Dinas Kesehatan, Dinas Kominfo, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan, terbukti signifikan untuk mendorong naiknya kategori penghargaan Kota Layak Anak yang disandang Kota Pasuruan.

Penghargaan selanjutnya yang diterima Pemerintah Kota Pasuruan adalah Top 30 Kompetisi Layanan Publik yang penghargaannya diserahkan langsung oleh Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo, pada Wakil Wali Kota Pasuruan Adi Wibowo.

WAKIL Wali Kota Pasuruan Adi Wibowo menerima penghargaan Top 30 Kompetisi Layanan Publik oleh Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo.

UMKM Naik Pesat dan Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga

Pandemi covid-19 yang berdampak pada sektor ekonomi menjadi tantangan di awal kepemimpinan Gus Ipul menjabat sebagai Wali Kota Pasuruan. Pemberlakuan pembatasan kegiatan sosial masyarakat dirasakan cukup berat bagi masyarakat. Awal menginjakkan kaki di Kota Pasuruan, mantan Wakil Gubernur Jawa Timur dua periode itu bersama sang wakil membuat kebijakan untuk membantu UMKM di Kota Pasuruan. Salah satunya mengizinkan Pedagang Kaki Lima buka hingga pukul 22.00, tapi dengan syarat protokol kesehatan.

Sumber: