Australia Upayakan Prof Turnell Pulang, Penasihat Ekonomi Aung San Suu Kyi Ditahan di Myanmar

Australia Upayakan Prof Turnell Pulang, Penasihat Ekonomi Aung San Suu Kyi Ditahan di Myanmar

Sean Turnell dan Aung San Suu Kyi sebelum dutahan Junta Militer Myanmar-Myanmar Now-

Yangon, Harian Disway - Seorang profesor ekonomi dari Australia sekaligus mantan penasihat pemimpin Myanmar, divonis selama tiga tahun oleh otoritas militer Myanmar. 

Sean Turnell ditahan di Yangon pada Februari 2021 lalu, selang beberapa hari setelah junta militer telah menangkap Aung San Suu Kyi dan menggulingkan pemerintahan terpilihnya dalam sebuah kudeta.

"Pemerintah Australia secara konsisten menolak dakwaan terhadap Profesor Turnell selama lebih dari 19 bulan dia ditahan secara tidak adil oleh rezim militer Myanmar," ungkap Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong.

"Kami akan terus mengambil setiap kesempatan untuk mengadvokasi Profesor Turnell dengan kuat sampai dia kembali ke keluarganya di Australia" tambahnya.

Dia didakwa bersama Suu Kyi, karena dianggap telah melanggar Undang-Undang Rahasia Resmi. Tuduhan-tuduhan itu telah mereka bantah. Untuk pertama kalinya, orang asing di negeri itu dipenjara.

Keduanya dijatuhi hukuman pada hari Kamis dalam persidangan yang dikritik oleh kelompok-kelompok hak asasi. Persidangan mereka dilakukan di pengadilan militer secara tertutup.

Suu Kyi dijatuhi hukuman tiga tahun penjara lagi, karena melanggar undang-undang yang sama. 

Dia telah dijatuhi hukuman lebih dari dua dekade penjara atas lebih dari selusin dakwaan yang diajukan oleh pemerintah militer dengan beberapa dakwaan masih tersisa. Jika terbukti bersalah atas semua dakwaan, dia bisa menghadapi hampir 200 tahun penjara.

Pada persidangannya di bulan Agustus, Turnell membantah keras tuduhan melanggar undang-undang rahasia negara yang didakwa hukuman maksimal 14 tahun penjara.

Ekonom dari Australia itu yang berbasis di Myanmar sejak 2017, telah bekerja sebagai penasihat pemerintah sipil yang dipimpin oleh Suu Kyi sebelum kudeta. 

Setahun terakhir, Beberapa LSM Internasional juga telah meminta untuk turut membebaskan dan tuduhan dari dakwaan tersebut. Seperti yang dilakukan oleh Amnesty Internasional di Australia.

 "Sean Turnell tidak mendapatkan persidangan yang adil dan akses yang memadai kepada penasihat hukum dan bantuan konsuler. Proses persidangannya benar-benar palsu dari serangkaian kasus bermotif politik" ucap Direktur Bidang Dampak Amnesty International Australia Tim O'Connor.

Pemerintah Australia secara konsisten meminta junta untuk membebaskannya, senada dengan hal itu, Perdana Menteri Kamboja Hun Sen telah memohon kebebasannya dalam pertemuan dengan Jenderal Min Aung Hlaing selaku pemimpin militer Myanmar pada awal tahun ini.

Profesor dari Universitas Macquarie itu, terkena hukuman ganda karena telah melanggar undang-undang imigrasi pada hari Kamis dan dijatuhi hukuman tiga tahun penjara, di mana pengadilan mengatakan dia akan menjalani hukuman secara bersamaan.

Militer Myanmar, menggulingkan pemerintahan Aung San Suu Kyi yang sudah terpilih secara demokratis pada Februari 2021. Memicu protes besar di negeri Tanah Pagoda Emas itu.

Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP) mengungkapkan bahwa lebih dari 14.000 orang telah ditangkap, dengan perkiraan 2.114 orang tewas di tangan pasukan militer.

Hal yang sama juga menimpa mantan duta besar Inggris untuk Myanmar Vicky Bowman dan suaminya , mereka dipenjara selama setahun karena melanggar undang-undang imigrasi. Kasus mereka juga dipandang sebagai masalah politik yang lebih luas daripada pelanggaran imigrasi, di mana orang asing jarang dituntut di Myanmar. 

Setelah kudeta terjadi, pemerintah Australia mengakhiri kerja sama militer dengan militer Myanmar, yang dikenal dengan sebutan Tatmadaw. Hal itu menurunkan tingkat hubungan diplomatik antara kedua negara. (Isam Firmansyah)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: