Timor Leste Resmi Jadi Anggota ke-11 ASEAN

PHNOM PENH, HARIAN DISWAY - Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-40 dan ke-41 ASEAN digelar di Kamboja, Jumat, 11 November 2022. Para pemimpin negara ASEAN pun bertemu di Hotel Sokha, Phnom Penh, Kamboja. Mereka sepakat menerima Timor Leste menjadi anggota baru ke-11. 

Negara yang baru merdeka dari Indonesia sejak 1999 itu pun bakal mendapat status baru. Yakni sebagai pengamat pada pertemuan tingkat tinggi ASEAN. Artinya, perlu memenuhi prosedur formal lain supaya disahkan menjadi anggota.

Bakal ada “peta jalan berbasis kriteria objektif” untuk keanggotaan penuh Timor Leste. Para pemimpin telah membahasnya pada sesi pleno. Namun, saat ini semua negara anggota dan pihak eksternal akan mendukung penuh Timor Leste.

Pun dengan Indonesia, sebagai presidensi ASEAN 2023 berkomitmen memberi dukungan. Mengingat Timor-Leste telah mengajukan keanggotaan ASEAN sejak 2011. Presiden Timor Leste Ramos Horta juga sudah menyampaikan keinginan itu kepada Presiden Joko Widodo di Istana Bogor pada Juli lalu.

Dalam KTT ASEAN kali ini, krisis Myanmar tetap menjadi sorotan para negara anggota. Tentu saja Pemimpin Junta Militer Myanmar Min Aung Hlaing kembali tidak masuk dalam daftar tamu undangan. Min dikucilkan dalam pertemuan tertinggi kepala negara se-ASEAN tersebut. 

Setelah menyepakati Konsensus Lima Poin pada April tahun lalu, pemimpin kudeta militer itu dinilai membuat kondisi Myanmar makin buruk. Alias gagal menciptakan perdamaian antara Tatmadaw -militer Myanmar- dan gerakan anti kudeta.

Akibatnya, perang saudara yang menewaskan ribuan orang terus terjadi. Perekonomian Myanmar terus mengalami kemunduran dan membuat jutaan warga makin sengsara. Kerusuhan dan kekerasan politik mengganggu perdagangan dan perbankan.

"Indonesia sangat kecewa. Tidak ada kemajuan signifikan terhadap implementasi Konsensus Lima Poin. Dan tidak ada komitmen Junta Militer Myanmar untuk menerapkan Konsesi Lima Poin,” tandas Presiden Jokowi dalam sambutannya.

Jokowi menyerukan agar implementasi Konsensus Lima Poin tetap menjadi acuan utama bagi ASEAN. Supaya Myanmar segera keluar dari krisis politik. Tentu juga menyerukan penghentian kekerasan di Myanmar.

Selain itu, Jokowi mengusulkan penugasan sekjen ASEAN dan AHA Centre untuk terus mengupayakan akses Comprehensive Needs Assessment dapat segera diselesaikan. Selanjutnya, juga mendorong agar keputusan non-political representation dari Myanmar harus diberlakukan.

“Engagement ASEAN dengan semua stakeholders Myanmar harus segera dilakukan,” tandasnya. Sebab, kata Jokowi, hanya dengan membuka dialog semua pihak, maka ASEAN akan dapat memfasilitasi dialog nasional Myanmar yang dimandatkan oleh Konsensus Lima Poin.

Jokowi pun menegaskan bahwa ASEAN tidak memberikan dukungan terhadap pemilu yang tidak inklusif dan tidak dipersiapkan berdasar dialog nasional. Itu sebagai bentuk menghormati prinsip non-interference. 

“Kita memiliki tanggung jawab kepada rakyat ASEAN dan dunia. Jika kita tidak bertindak tepat, maka kredibilitas dan relevansi ASEAN menjadi taruhannya,” tegas Jokowi. (Mohamad Nur Khotib)

 

Sumber: