Kades Berhak Terima Rp 30 juta dari Dana Desa

PALEMBANG, HARIAN DISWAY - KEPALA desa boleh tersenyum lega. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) A. Halim Iskandar menyampaikan bahwa 3 persen dana desa dialokasikan untuk dana operasional KEPALA desa. Kalau setiap desa mendapatkan Rp 1 miliar, berarti setiap kades punya dana taktis Rp 30 juta. 

"Filosofina begini, talang air setiap hujan dililewati air tapi tidak basah sama sekali," kata Halim Iskandar saat menyampaikan sambutan pada acara Seminar Desa di Hotel Whyndam, Palembang, Rabu, 21 Desember 2022. Seminar tersebut merupakan bagian dari kegiatan Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP) yang dicanangkan oleh Gubernur Sumsel Herman Deru.

Menteri Desa Halim Iskandar dan Gubernur Sumsel Herman Deru. -Kris Samiaji-Sumatera Ekspres-

Saat ini, tambah Halim, pihaknya sedang berjuang mengupayakan agar laporan dana operasional itu langsam. Dengan begitu, para kades tidak perlu pusing mempertanggungawabkan penggunaan dana operasional kades tersebut. "BPKP sudah setuju. Mudah-mudahan semua lembaga terkait setuju," kata Halim.

Menteri dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengatakan bahwa GSMP sejalan dengan arah kebijakan Presiden Jokowi. Kemendes juga sudah mengatur bahwa 20 persen dana desa harus digunakan untuk program ketahanan pangan. 

 ”Selain itu 25 persen dana desa lagi digunakan untuk BLT (Bantuan Langsung Tunai). Itu artinya 48 persen Dana Desa sudah dipakai,” kata dia. 

Khusus Sumsel pada tahun ini pemanfaatan dana desa-nya untuk ketahanan pangan mencapai, Rp 451,3 miliar. Sedangkan, sisa 52 persennya, kata Halim, kepala desa (kades) bisa melakukan improvisasi. Seperti untuk kebutuhan posyandu, PAUD, dan lainnya. Termasuk untuk memerangi stunting. “Sudah ada menunya. Tinggal bagaimana realisasi yang harus diawasi oleh Pemprov Sumsel,” ujarnya. 

Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengapresiasi kebijakan pemerintah pusat yang mengalokasikan 20 persen dana desa untuk ketahanan pangan. ”Ini menjadi kabar gembira buat kami yang sudah setahun menjalankan program GSMP,” katanya.

Lewat GSMP, Sumsel yang dulunya memiliki ketergantungan cabai dengan daerah lain kini tidak lagi. Mindset warga yang membeli berubah menjadi menghasilkan sendiri. 

Lewat partisipasi masyarakat tersebut, Sumsel bahkan masuk dalam 10 daerah dengan pengendalian inflasi terbaik. Hal ini diiringi pula dengan angka kemiskinan menurun. Apabila hasil guna dari program GSMP kemudian di didukung dengan 20 persen dana desa untuk ketahanan pangan. "Maka kita optimistis ke depan bisa capai 1 digit angka kemiskinan," bebernya.

Seminar Desa tersebut merupakan kerja sama Sumatera Ekspres (Disway National Network) dan Pemprov Sumsel. Hadir di acara tersebut Dirjen Pembangunan Desa dan Perdesaan Sugito, Forkopimda Sumsel, Direktur Disway National Network Tomy C. Gutomo, dan General Manager Sumatera Ekspres Nurseri Marwah. (Sumatera Ekspres)

 

Sumber: