Hantu Demokrasi atau Pemulihan Ekonomi

INILAH isu terbesar menjelang pergantian tahun politik ini. Isu ini sudah membara sepanjang 2022. Dan bakal terus berlanjut 2023.

Mengapa perlu ditulis di akhir tahun, karena akan timbul tenggelam di 2023. Baru terhenti kalau benar-benar pencoblosan itu terjadi sesuai jadwal, 2024.

Yakni, isu pengunduran pemilu.

Awalnya, yang berembus presiden boleh menjabat tiga periode. Itu langsung ditentang sebagian besar publik. Skenario yang itu agak sulit karena harus membongkar konstitusi. Harus amandemen UUD 45, yang mengamanatkan presiden hanya dua periode. 

Karena lebih sulit dan harus menerjang konstitusi, muncul skenario yang agak ringan sedikit, yakni pengunduran pemilu dua atau tiga tahun. Alias durasi pemerintahan ini diperpanjang.

Skenario kedua itu cukup dengan UU. Dengan demikian, perppu yang diteken presiden sudah bisa. 

Isu pengunduran pemilu itu bukan main-main. Sudah terjadi tiga gelombang. Yang mengembuskan pun para elite.

Gelombang pertama, para menteri bidang ekonomi seperti Menteri Investasi Bahlil Lahadalia dan Menko Marves Luhut Pandjaitan. Keduanya berargumen, usulan pengunduran pemilu adalah suara dari pengusaha. 

Bahkan, Luhut mengutip big data yang diklaim mayoritas publik mendukung penundaan pemilu. Soal big data itu, Luhut sempat didebat para mahasiswa UI. Seiring big data yang belum pernah terungkap, isu penundaan pemilu juga hilang saat itu.

Muncul gelombang kedua yang menginginkan penundaan. Kali ini lewat jalur bos parpol. Yakni, Ketum PKB Muhaimin Iskandar, Ketum Golkar Airlangga Hartarto, dan Ketum PAN Zulkifli Hasan. Semuanya koalisi pemerintah.

Alasan para bos parpol itu juga masalah ekonomi. Perlu perpanjangan waktu untuk mengganti waktu yang hilang akibat Covid yang membuat ekonomi lumpuh. Isu yang diangkat bos parpol mereda setelah dikritik kiri kanan.

Sekali lagi, membuktikan isu akan selalu muncul lagi. Gelombang ketiga muncul akhir November lalu. Kali ini lewat jalur ketua lembaga tinggi negara. Adalah Ketua DPD La Nyalla Mattalitti yang mengusulkan perpanjangan jabatan presiden dua tahun. Alasannya, saat Covid, ekonomi merosot dan pemilu sudah dikuasai kelompok tertentu. 

La Nyalla ini berbalik arah. Dari jejak digital, pada April 2022, ia yang paling ngotot menolak penundaan pemilu. 

Nun di seberang para penentang. Termasuk PDIP yang menolak tunda pemilu. Untuk isu ini, PDIP sampai saat ini satu barisan dengan Nasdem. Juga, seirama dengan parpol di luar istana, yakni Partai Demokrat dan PKS. Gerakan mahasiswa juga ada di sini. Alasannya pun taat konstitusi, cukup dua periode. 

Sumber: