Indonesia dan Vietnam Kerjasama Berantas Jebakan Perdagangan Orang Secara Daring

JAKARTA, HARIAN DISWAY - Isu perdagangan manusia atau Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) menjadi isu utama dalam KTT ASEAN ke 42 di Labuan Bajo tanggal 9 hingga 11 Mei 2023. 

Indonesia meneken kerjasama dengan Vietnam dalam pencegahan promosi-promosi jebakan pekerjaan di internet. Dalam waktu dekat, kedua negara akan menyusun Memorandum of Understanding (MoU). 

Dalam pertemuan dengan Menteri Digital Vietnam Nguyen Manh Hung di Hotel Jakayarta, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Rabu, 10 Mei 2023, Menkominfo Informatika Johnny G. Plate menyatakan Indonesia dan Vietnam membuka kesempatan untuk melakukan kerja sama berkaitan dengan ruang digital dan digitalisasi. 

BACA JUGA:Daftarkan 120 Caleg, PDIP Ingin Rebut 44 Kursi DPRD Jatim

BACA JUGA:Para Pemimpin ASEAN Pulang Mulai Hari Ini

Ia menyatakan salah satu peluang yang tengah dibahas berkaitan dengan penegakan hukum saat mendeteksi aktivitas ilegal dan tindakan kriminal dalam ruang digital. “Salah satunya berkaitan dengan konten promosi digital berisi tindak pidana perdagangan orang (TPPO),” kata Johnny. 

Pria Kelahiran Ruteng, NTT ini menjelaskan, selama ini aktivitas promosi TPPO selalu  dilakukan di platform online. “Kita sebenarnya sudah mempunyai sistem, yang perlu sekarang bagaimana koordinasi dan kolaborasi antara kedua kementerian Vietnam dan Indonesia dan kerjasama multilateral dan kerjasama bilateral di negara-negara ASEAN,” jelas Johnny.

Menurut politisi Partai Nasdem ini, Indonesia dan Vietnam mempunyai perspektif yang sama dalam pemanfaatan ruang digital dan digitalisasi. Menkominfo menyatakan kedua negara sama-sama memiliki komitmen menjaga ruang digital.

BACA JUGA:Jokowi dan Ibu Negara Nikmati Lagu Gemu Fa Mi Re  

“Di Vietnam juga ada peralatan yang berkaitan dengan surveillance system dan crawling system yang memantau ruang digital, apakah ada tindakan-tindakan ilegal dan kriminal di dalam ruang digital. Vietnam sudah punya, Indonesia juga sudah punya saat ini,” ujarnya.

Menteri Johnny menilai surveillance system yang telah dimiliki kedua negara semakin mempermudah hubungan kerja sama dengan menggandeng platform digital baik yang beroperasi di Indonesia maupun Vietnam. 

Yang perlu dilakukan setelah tahap deteksi melalui surveillance system, adalah koordinasi dengan platform digital untuk take down dan dengan aparat penegak hukum untuk tindak lanjutnya. 

BACA JUGA:Jokowi Ajak ASEAN Kuatkan Kolaborasi

“Saya kira selama ini sudah berjalan dengan baik, kalau itu tidak berjalan dengan baik kita nggak tahu  TPPO di Myanmar misalnya yang terjadi saat ini. Nah, yang perlu sekarang justru meningkatkan kerja sama yang lebih efisien dan efektif,” tuturnya.

Sumber: