Cara BKKBN Cegah Stunting: Pencegahan 80 Persen Lebih Efektif

Sementara itu, Staf Ahli Bidang Pembangunan Berkelanjutan, Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, drg. Agus Suprapto, M.Kes, menjelaskan penggunaan dana untuk penanganan stunting sesuai dengan arahan Presiden agar anggaran percepatan penurunan stunting digunakan secara tepat, dengan porsi yang lebih besar pada subjek yang terkena dampak.

"Kita juga harus memiliki data lapangan yang lengkap berdasarkan nama dan alamat untuk memahami siapa subjek yang menjadi sasaran. Selanjutnya, dengan melibatkan semua sektor, tidak hanya pemerintah, kita juga harus mampu mendeteksi sejak dini, karena stunting tidak hanya terkait dengan anak yang sudah lahir, tetapi juga pada remaja, ibu hamil, dan calon pengantin yang berisiko melahirkan bayi stunting," kata Agus Suprapto.

Agus Suprapto juga menyebut bahwa pada tahun 2023-2024, pemerintah tidak hanya berfokus pada penanganan stunting, tetapi juga mengatasi kemiskinan ekstrim. Hal ini penting karena 

50-60 persen kasus stunting terjadi pada keluarga miskin. Dalam kegiatan Temu Kerja TPPS kali ini, juga diluncurkan buku "Stunting-Pedia" yang merupakan hasil kerjasama antara Tanoto Foundation, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, dan BKKBN. (*) 

Sumber: bkkbn