Kasus Perdagangan Orang Libatkan Aparat

JAKARTA, HARIAN DISWAY- KASUS tindak pidana perdagangan orang (TPPO) bukan main menggurita. Pemerintah harus lebih bergerak cepat lagi. Sebab, dalam sebulan saja, sudah 698 orang yang ditetapkan sebagai tersangka.

Jumlah korbannya pun lebih banyak. Yang terselamatkan mencapai 1.943 orang. Itu hasil kerja Satgas TPPO dalam periode 5 Juni hingga 3 Juli 2023.

Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan, kasus TPPO tersebar di berbagai daerah. Tentu masih banyak lagi yang belum terendus. ”Ini tidak pernah terjadi sebelumnya, tapi kerja Satgas TPPO sebulan terakhir sudah sangat produktif,” ujarnya dalam siaran pers di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa, 4 Juli 2023.

Hingga kini, Polri juga sudah menerbitkan 605 laporan polisi terkait. Jenis kejahatannya bermacam-macam. Mulai online scammer, prostitusi, pekerja kasar di kapal, hingga pembantu rumah tangga yang tidak digaji dan tak boleh pulang.

Bahkan, saat ini masih ada 14 warga negara Indonesia (WNI) yang tertahan di rumah sakit luar negeri. Mereka diduga menjadi korban TPPO terkait jual beli ginjal. ”Orang dikirim ke luar negeri, lalu ginjalnya dijual. Ditampung di berbagai RS dan tidak mendapat perawatan memadai juga,” ungkapnya.

Para korban itu tertipu. Awalnya diiming-imingi lowongan kerja di restoran. Namun, kenyataannya malah diminta untuk menjual ginjal. Siapa saja para korban itu?

Mahfud memerinci, sekitar 65,5 persen pekerja migran Indonesia (PMI), 26,5 persen pekerja seks komersial, 6,6 persen eksploitasi anak, dan 1,4 persen kerja sebagai anak buah kapal. ”Saya juga memberikan apresiasi kepada Mabes Polri yang begitu cepat, banyak yang diselamatkan. Banyak yang ditangkap,” tegas guru besar hukum tata negara Universitas Islam Indonesia itu.

Namun, data lain diungkap Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Ramdhani. Ada anggota TNI-Polri yang terlibat membekingi TPPO. Kejahatan itu pun sudah menjadi semacam bisnis gelap yang tak terbendung.

”Ini era keterbukaan, saya ingin fair mengatakan ini. Ada oknum Polri terlibat, oknum TNI terlibat,” ungkap Benny di tempat yang sama. Selain itu, ada oknum pemerintahan lainnya. Tak terkecuali di cabang lembaga yang dinaunginya.

Seorang anggota BP2MI yang diduga terlibat kini sudah dipecat. Ada pula stafnya yang diduga menerima dana dari sindikat TPPO. ”Besok kita panggil dan periksa secara intensif. Pasti ya sanksi beratnya mengarah pada pemecatan,” ungkapnya. (*)

 

Sumber: