Deputi Pengendalian Penduduk BKKBN Ungkap Perbandingan Lama Sekolah Laki-Laki dan Perempuan

INDRAMAYU, HARIAN DISWAY - Hari Kependudukan Dunia 2023 diperingati di Lapangan Karangampel, Desa Benda, Kecamatan Karangampel, Kabupaten INDRAMAYU, Provinsi Jawa Barat. Peringatan yang mengambil tema lokal "Dengarkan Aspirasi Perempuan & Anak Perempuan" itu merupakan panggilan untuk mewujudkan kesetaraan gender di Indonesia.

Deputi Bidang Pengendalian Penduduk dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Dr. Bonivasius Prasetya Ichtiarto menjadi salah satu narasumber, Kamis, 20 Juli 2023. Dalam pidatonya, Bonivasius menyampaikan pentingnya meningkatkan pendidikan masyarakat sebagai kunci utama untuk mencapai kesetaraan gender.

"Setiap anak, baik laki-laki maupun perempuan, harus memiliki akses yang sama terhadap pendidikan berkualitas," ungkap Bonivasius. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa meskipun akses ke pendidikan dasar telah meningkat di Indonesia, masih terdapat perbedaan yang signifikan antara anak laki-laki dan perempuan dalam partisipasi dan kesempatan belajar.

Berdasarkan data Susenas Maret 2022 dari BPS, rata-rata lama sekolah penduduk perempuan 15 tahun ke atas lebih rendah dibanding laki-laki: 8,87 tahun berbanding 9,28 tahun. Data itu mencerminkan tantangan yang dihadapi perempuan dalam mencapai kesetaraan gender, seperti pernikahan dini, penghapusan sekolah, dan stereotipe gender yang menghambat kesempatan mereka untuk meraih pendidikan yang setara dengan laki-laki.

Peringatan Hari Kependudukan Dunia di Indramayu juga menjadi momentum untuk menyadari pentingnya kesehatan dalam mencapai kesetaraan gender yang sejati. Perempuan sering menghadapi tantangan kesehatan yang unik, seperti kehamilan, persalinan, dan risiko penyakit tertentu. Namun, masih terdapat kesenjangan dalam akses terhadap layanan kesehatan yang memadai bagi perempuan, terutama di daerah pedesaan.

Pengecekan kesehatan pada ibu hamil di Indramayu bersama BKKBN, Kamis, 20 Juli 2023.-BKKBN-

Berdasarkan data Statistik Kesejahteraan Rakyat BPS Tahun 2022, terdapat perbedaan signifikan dalam persentase perempuan yang melahirkan di fasilitas kesehatan antara wilayah perkotaan dan pedesaan di Indonesia. Ketidaksetaraan itu meningkatkan risiko perempuan dan anak perempuan terhadap praktik-praktik berbahaya dan kematian ibu yang sebenarnya dapat dicegah.

BACA JUGA:BKKBN Gandeng Pemkab Indramayu: Memaknai Peran Perempuan dan Kesetaraan Gender

BACA JUGA:Kolaborasi BKKBN–TNI AL Perang Lawan Stunting di Pelosok Negeri

Melalui peringatan ini, Deputi Bonivasius menggarisbawahi pentingnya peran seluruh masyarakat untuk menciptakan kesetaraan gender yang adil. Kesetaraan gender bukanlah isu semata bagi perempuan, melainkan tanggung jawab bersama yang melibatkan pemerintah, lembaga pendidikan, sektor swasta, dan masyarakat sipil.

"BKKBN bersama UNFPA berusaha mendorong akses dan peluang yang lebih setara bagi perempuan dan anak perempuan untuk memperkuat hak, pilihan, dan kemampuan mereka dalam membuat keputusan tentang kesehatan dan kehidupan seksual dan reproduksinya, serta meningkatkan kesadaran publik tentang ketidaksetaraan gender dan dampak buruknya terhadap perempuan dan anak perempuan," tegas Bonivasius.

Sementara itu, Anjali Sen, Kepala Perwakilan UNFPA Indonesia, menyatakan bahwa saat ini, empat miliar perempuan dan anak perempuan di seluruh dunia masih menghadapi diskriminasi hanya karena gender mereka. Ia menegaskan bahwa mewujudkan kesetaraan gender adalah solusi yang jelas untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Dalam upaya mencapai kesetaraan gender, penting untuk memperluas akses hak-hak dan kesehatan seksual dan reproduksi serta pendidikan bagi perempuan. Kebijakan yang mengedepankan hak asasi manusia dan norma-norma yang adil di tempat kerja dan di rumah juga harus didorong. Semua ini dapat membangun keluarga yang lebih sehat, ekonomi yang lebih kuat, dan masyarakat yang tangguh.

Peringatan Hari Kependudukan Dunia tahun ini tidak hanya diisi dengan pemutaran film "Telur Setengah Matang," yang mengisahkan tentang terampasnya hak-hak perempuan ketika hamil di usia anak, tetapi juga melalui sesi dialog dengan berbagai narasumber. Masyarakat di Indramayu juga dihadapkan pada realitas migrasi pekerja wanita yang berhubungan dengan sektor pekerjaan domestik atau pekerjaan di sektor informal.

Sumber: