Presiden Resmikan Sodetan Banjir Kali Ciliwung, Selesaikan Problem Banjir di enam Kelurahan

JAKARTA, HARIAN DISWAY - Setelah sempat beberapa tahun terhenti, proyek Sodetan Kali Ciliwung sepanjang 1,2 Kilometer akhirnya rampung dan diresmikan oleh Presiden Jokowi pada Senin, 31 Juli 2023.

Presiden didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Pj. Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono serta beberapa pejabat terkait. 

Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa penanganan banjir di Provinsi DKI Jakarta harus dilakukan secara komprehensif dari hulu sampai ke hilir. “Sekali lagi penanganan (banjir) Jakarta ini harus dilakukan dari hulu sampai hilir secara komprehensif,” ujar Presiden.

BACA JUGA:Menteri PUPR Tinjau Dampak Kerusakan Banjir Lahar Semeru

Jokowi menyebut bahwa pemerintah telah menyelesaikan pembangunan sejumlah infrastruktur yang dapat mendukung penanganan banjir di DKI Jakarta, mulai dari Waduk Ciawi, Waduk Sukamahi, hingga Sodetan Ciliwung.

Presiden Jokowi menyebut bahwa pemerintah telah menyelesaikan pembangunan sejumlah infrastruktur yang dapat mendukung penanganan banjir di DKI Jakarta, mulai dari Waduk Ciawi, Waduk Sukamahi, hingga Sodetan Ciliwung. Namun, penanganan tersebut dinilai masih belum cukup untuk menanggulangi masalah banjir di DKI Jakarta.

“Ada 12 sungai yang lain yang juga perlu ditangani secara baik. Ada Sungai Sunter, Sungai Cipinang, Sungai Baru Barat, Sungai Baru Timur, Sungai Mookervart, Sungai Pesanggrahan, dan lain-lainnya. Belum kita ngurusin yang namanya banjir rob yang naik ke daratan DKI Jakarta,” ungkap Presiden.

BACA JUGA:Banjir Rendam Puluhan Rumah Pangandaran

Mantan Walikota Solo itu menjelaskan bahwa Sodetan Ciliwung yang telah dikerjakan selama hampir 11 tahun dan menghabiskan anggaran hingga Rp1,150 triliun. 

Dengan anggaran sebanyak itu pun, sodetan Kali Ciliwung diperkirakan baru dapat menyelesaikan masalah banjir di enam kelurahan atau sekitar 62 persen dari masalah banjir di Jakarta. 

Sisanya masih ada 38 persen masalah banjir di DKI Jakarta yang harus diselesaikan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Pemprov DKI Jakarta secara bersama.

“Ini yang harus dikerjakan bersama-sama Kementerian PUPR dan Pemprov DKI Jakarta, sekali lagi harus dikerjakan bersama-sama Kementerian PUPR dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama-sama. Ini persoalan yang sangat kompleks dan tidak mudah,” ucap Presiden.(*)

 

Sumber: