Bukan Penggusuran Tapi ”Penggeseran”, Rempang Eco City Tinggal Pindahkan 600 KK

JAKARTA, HARIAN DISWAY – Mulai ada titik terang soal ribut-ribut di Pulau Rempang. Itu setelah Menteri Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia berkomunikasi dengan masyarakat langsung di sana pada Minggu, 24 September 2023.

 

Bahlil menemui Gerisman, seorang tokoh Melayu. Hasil tinjauan ke lapangan itu pun langsung dilaporkan ke Presiden Joko Widodo. Bersama sejumlah menteri lain yang juga dipanggil ke istana, Senin, 25 September 2023.

 

Jokowi meminta supaya persoalan itu ditangani dengan lembut. Harus secara kekeluargaan. Dan memastikan hak-hak rakyat terjamin. 

 

"Kita akan geser ke Tanjung Banon. Ingat ya, bukan relokasi. Tapi penggeseran," ujar Bahlil saat konferensi pers, Senin malam, 25 September 2023.

 

Bahlil menegaskan tidak ada relokasi. Sebab, sekitar 900 KK itu tidak di pindah ke Pulau Galang. Melainkan ke Tanjung Banon yang lokasinya masih di Pulau Rempang. Jaraknya tiga kilometer dari lokasi awal.

 

Sebelum Bahlil turun ke lapangan, kurang dari 100 KK yang mau dipindahkan. Kini sudah 300 KK yang mau pindah. Artinya, masih tersisa 600 keluarga.

 

BACA JUGA : Kasus Kekerasan di Rempang: Mengabaikan Faktor Budaya dalam Pembangunan?

 

Di Tanjung Benoa, mereka akan mendapat rumah tipe 45 dengan sertifikat hak milik (SHM). Harganya ditaksir Rp 120 juta per unit. Dibangunkan perumahan. Bagaimana kalau harga rumah mereka yang lama justru lebih mahal?

 

"Nanti akan dihitung. Jika nilainya lebih, akan diberi uang yang sesuai. Jadi nggak ada yang dirugikan," tandasnya. Begitu pula bila mereka punya aset lain seperti perahu atau tambak. Tetap akan masuk hitungan.

 

Dari situlah, kata Bahlil, hak-hak rakyat tetap diperhatikan. Makam para leluhur mereka pun tidak akan direlokasi. Melainkan dibangunkan pagar.

 

Kementerian PUPR juga ditugasi untuk menyediakan infrastruktur lain. Misalnya jembatan, perahu, tempat penampungan ikan, sekolah, jalan, puskesmas, masjid, pesantren, hingga penyediaan air minum dan sanitasi.

 

Pemerintah juga memberikan fasilitas kepada warga selama masa tunggu pembangunan rumah. Diperkirakan butuh waktu kurang lebih 6 sampai 7 bulan. Setiap KK mendapat uang untuk biaya sewa rumah dan biaya hidup selama rumah hunian tetap belum selesai dibangun. 

 

Istilahnya uang tunggu. Sebesar Rp 1,2 juta per orang dan uang kontrak rumah Rp 1,2 per KK. Misalkan, satu KK ada empat orang, maka akan mendapatkan uang tunggu Rp 4,8 juta dan uang kontrak rumah Rp 1,2 juta.

 

Tentu akan menghabiskan ratusan miliar. Semua akan ditanggung negara. "Sudah klir, ya? Nggak ada pemerintah yang mau menyusahkan rakyatnya," tandas Bahlil.

 

Ia pun meminta agar persoalan ini tidak ditarik-tarik ke isu politik. Sebab, usaha membangun Kepulauan Riau itu selalu saja ada hambatan sejak 2004. Bahlil pun mengaku ada pihak-pihak dalam dan luar negeri yang ikut intervensi.

 

Namun, ia tak bisa membeberkan secara rinci. Yang jelas, ini persoalan yang selalu terjadi berulang-ulang. "Semacam strategi untuk menghambat negara A agar tidak maju. Jadi janganlah dipertentangkan terus. Ini untuk renungan kita semua," jelas Bahlil.

 

Seperti diketahui, pembangunan proyek Rempang Eco City melibatkan perusahaan asal Tiongkok: Xinyi Group. Mereka akan membangun sejumlah kawasan industri. Proyek utamanya adalah pabrik kaca dengan bahan baku pasir kuarsa.

 

Nilai investasinya pun mencapai USD 11,6 miliar atau setara Rp 175 triliun. Proyek itu juga bagian dari perpanjangan hilirisasi. Pemerintah meyakini akan bisa memberi nilai tambah yang fantastis sebagaimana hilirisasi nikel. (Mohamad Nur Khotib)

Sumber: