Gubernur Bengkulu Dukung Gerakan Perempuan Penjaga Hutan Lewat Regulasi Pemerintahan

SURABAYA, HARIAN DISWAY – Konferensi dan Kongres Perempuan dan Generasi Muda Penjaga Hutan se-Indonesia diselenggarakan pada 7-10 November 2023 di Premiere Ballroom Hotel Santika Gubeng, Surabaya.

Pada hari pertama, kegiatan ini dihadiri langsung oleh Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah dan Country Representative The Asian Foundation (TAF) Hana A Satriyo. Hadir juga secara daring dari Google Indonesia Government Affairs Team Arianne Santoso.

Rohidin Mersyah menyampaikan bahwa hutan merupakan sumber daya yang bernilai ekonomi tinggi. “Harus dikelola dengan pendekatan yang komprehensif,” terangnya. 

BACA JUGA: Konferensi dan Kongres Perempuan dan Generasi Muda Penjaga Hutan Se-Indonesia, Diskusikan Apa?

Pria yang memakai baju batik berwarna kuning dan kombinasi cokelat itu menyatakan bahwa pihak pemerintahan Provinsi Bengkulu menyambut dengan baik jika ada keterlibatan kaum perempaun dalam pengelolaan hutan. 

“Selama ini hutan seolah-olah milik kaum laki-laki, kebanyakan yang meminta izin dan mengelola itu kaum laki-laki, sekarang perempuan sudah ada berinisiatif untuk mendapatkan aspek yang lebih luas,” katanya. 

Pola skema kehutanan sosial dianggap bisa menjaga kelestarian hutan dari intervensi masyarakat yang hanya memakai, namun tidak melestarikan dan berujung kepunahan.

Potret Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah saat berbincang dengan peserta Konferensi dan Kongres Perempuan dan Generasi Muda Penjga Hutan di Premier Ballroom Hotel Santika Gubeng, Surabay-M Ahkyar Shubekhi/HARIAN DISWAY-

Bengkulu mengambil luas lebih dari 40 persen dari total 11 wilayah. “Kalau kita hanya menjaga, kita tidak akan mendapat manfaat ekonomi secara langsung,” terangnya. Ia menjelaskan bahwa berbagai sektor akan terlibat. Seperti sektor wisata dan industri.

BACA JUGA:Berulang Tahun ke-78, Berikut Kontribusi TNI dalam Menjaga Keamanan 3 Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) di Indonesia

Dalam hal pemanfaatan sumber daya hutan, Rohidin Mersyah mengemukakan bahwa pemerintah Provinsi Bengkulu memberikan fasilitas terhadap pengelolaan hutan oleh kaum perempuan.

Fasilitas tersebut diberikan dalam bentuk regulasi pemerintahan. Perhutanan sosial akan dimasukkan ke dalam program prioritas rencana pembangunan jangka Provinsi Bengkulu.

"Kita turunkan dalam regulasi peraturan gubernur, ada peraturan gubernur yang khusus mengatur bagaimana memfasilitasi percepatan perencanaan sosial," jelasnya.

Acara yang menjadi sesi diskusi terhadap pencarian dan penyelesaian masalah dari masing-masing daerah ini diikuti oleh 140 peserta dari 14 provinsi. 

Sumber: