TKN: Prabowo-Gibran Tetap Prioritaskan Perempuan dan Anak-Anak, Terutama Pekerja Migran di Luar Negeri

TKN: Prabowo-Gibran Tetap Prioritaskan Perempuan dan Anak-Anak, Terutama Pekerja Migran di Luar Negeri

Jubir TKN Rahayu Saraswati menjelaskan program perlindungan perempuan dan anak-anak Prabowo-Gibran-TKN Prabowo Gibran-

JAKARTA, HARIAN DISWAY - Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Gibran Rahayu Saraswati mengungkapkan bahwa paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan tetap memprioritaskan perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak.  

Rahayu mengungkapkan, Prabowo Gibran mendorong perlindungan hak asasi manusia (HAM) seluruh warga negara, menghapus praktik diskriminasi dan menindak tegas segala bentuk kekerasan sesuai dengan tata aturan yang berlaku.

Hal ini sesuai dengan program kerja Asta Cita Prabowo-Gibran untuk memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).

“Kami ingin memastikan setiap kebijakan bersifat inklusif, berperspektif gender, serta memprioritaskan upaya pemberdayaan dan perlindungan  perempuan serta perlindungan anak,” ujar Sara kepada wartawan di Jakarta, Selasa, 12 Desember 2023. 

BACA JUGA:Wiranto Heran Isu HAM Masa Lalu Selalu Diarahkan ke Prabowo Menjelang Pemilu

Ia mengatakan sejatinya prinsip demokrasi adalah memastikan semua warga negara memiliki kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dan mempengaruhi arah perkembangan negara.

Oleh karena itu, prinsip tersebut  harus dilengkapi dengan pemenuhan hak yang menegaskan perlindungan dan penghargaan terhadap setiap individu.

“Pancasila, demokrasi, dan HAM secara bersama-sama  menjamin Indonesia tetap menuju ke masa depan yang lebih baik dan inklusif,” jelasnya.

BACA JUGA:Soal HAM, Capres Prabowo Sudah Kebal

Ia pun mengungkapkan bahwa Prabowo-Gibran memprioritaskan pengimplementasian undang-undang yang terkait dengan perlindungan perempuan dan anak serta memperkuat penegakan hukum, juga perlindungan tenaga kerja Indonesia, terutama di luar negeri.

“Kami juga akan menguatkan peran, fungsi, kelembagaan, dan anggaran yang terkait dengan upaya Perlindungan Perempuan dan Anak khususnya dengan memastikan adanya pelayanan yang berbasis korban di setiap provinsi,” kata Sara.(*)

 

 

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: