TKN: Prabowo Gibran Akan Perjuangkan Hak Asasi Digital

JAKARTA, HARIAN DISWAY - Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Budiman Sudjatmiko menyatakan bahwa Koalisi Indonesia Maju (KIM) akan memperjuangkan Hak Asasi Digital.  

Menurut Budiman, saat ini sangat penting bagi Indonesia untuk naik kelas menuju perjuangan HAM yang transformatif sesuai dengan perkembangan zaman. 

“Indonesia perlu naik level ke pembahasan HAM yang transformatif dan sesuai dengan perkembangan era digital,” kata Budiman. 

Ia melihat data banyak sekali komponen HAM yang belum sepenuhnya tercapai. “Sehingga diperlukan ide HAM transformatif yang cocok sekali dengan penyampaian visi misi Prabowo-Gibran,” jelas Budiman. 

BACA JUGA:Jelang Debat KPU, TKN Prabowo-Gibran Kumpulkan Aktivis 98

Beberapa hak di era digital tersebut, jelas Budiman, mencakup hak atas ruang fisik dan digital, hak terhadap infrastruktur digital, hak atas data, dan hak atas pendidikan dan komunitas. 

Data Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) pada tahun 2022 menunjukkan masih ada 73 juta jiwa dan lebih dari 100.000 ribu sekolah yang tidak memiliki akses internet.

“Hal ini juga menjadi perhatian utama Paslon nomor 2. Contohnya, kita akan melakukan banyak sekali perbaikan di sektor digital, termasuk membangun infrastruktur digital secara merata sampai ke desa-desa,” jelasnya. 

Ia menegaskan, sesuai ASta Cita 3 di Pon 26 Visi Misi prabowo Gibran, akan diperjuangkan hingga tidak ada lagi desa yang tidak terakses internet. 

BACA JUGA:Soal HAM, Capres Prabowo Sudah Kebal

Untuk Hak Asasi Manusia secara umum, Budiman menilai Indonesia dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo sudah memperbaiki nilai kebebasan sipil dan implementasi HAM. 

“Bahkan Indonesia terpilih menjadi salah satu member kounsil PBB untuk HAM sebagai perwakilan Asia bersama Jepang dan Kuwait. Ini merupakan keberhasilan Indonesia dalam komitmennya dalam menjalankan amanat nasional dan Internasional.” paparnya.

Namun prestasi Indonesia yang sangat baik ini, lanjut Budiman, bisa menjadi tantangan jika Indonesia tidak bisa melangkah dari catatan-catatan masa lalu. 

“Pembahasan HAM di Indonesia ini identik dengan hak asasi dalam berpendapat. Isu-isu seperti ini sering diputar kemudian menjadi komoditas politik yang senantiasa diputar. Padahal tantangan di depan mata, perihal Hak Asasi Digital misalnya, juga harus kita siapkan,” terang Budiman.(*)

Sumber: