Anies Dilaporkan ke Bawaslu Terkait Lahan Prabowo: 'Saya Mengutip Pernyataan Pak Jokowi'

Anies Dilaporkan ke Bawaslu Terkait Lahan Prabowo: 'Saya Mengutip Pernyataan Pak Jokowi'

Sambutan warga Kendari, Sulteng untuk Anies Baswedan.-Timnas AMIN-

KENDARI, HARIAN DISWAY - Calon presiden (Capres) nomor urut 1, Anies Baswedan, buka suara terkait laporan dirinya kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Gubernur DKI Jakarta 2017-2022 itu, dilaporkan karena pernyataannya mengenai data lahan Prabowo Subianto,  saat debat ketiga Capres, 7 Januari 2024. 

Anies berkata kalau dirinya hanya mengutip pernyataan dari Presiden Joko Widodo pada tahun 2019. 

"Jumlah lahan yang saya sebutkan dalam debat kemarin adalah kutipan dari pernyataan Pak Jokowi. Saya hanya mengutip data yang disampaikan oleh Pak Jokowi," ujar Anies ketika baru mendarat di Bandara Haluoleo, 9 Januari 2024. 

Anies menjelaskan bahwa pada waktu itu, Jokowi menuding bahwa Prabowo Subianto memiliki lahan seluas 220 ribu hektare di Kalimantan Timur. 

"Saya tahu Pak Prabowo memiliki lahan yang sangat luas di Kalimantan Timur sebesar 220 ribu hektare," ucap Jokowi pada tahun 2019.

BACA JUGA:TKD Sulawesi Tenggara Optimis Raih 70 Persen Suara untuk AMIN

BACA JUGA:Cari Kerja Susah? Ini Solusi Anies saat Kampanye di Kendari

Selain itu, Jokowi juga menyebutkan bahwa Prabowo menguasai 120 ribu hektare lahan lain di Aceh Tengah.

Pernyataan tersebut menjadi sorotan dalam debat di hari Minggu lalu, ketika Anies mengulang kembali informasi tersebut.


Desak Anies di Kendari, Sulawesi Tengah.-Timnas AMIN-

Dalam keterangannya, Anies menegaskan bahwa tujuannya hanya untuk menyampaikan fakta, yang telah diungkapkan oleh pemimpin tertinggi negara waktu itu. Setelah debat ketiga itu, timbul keramaian di masyarakat. 

Banyak masyarakat menduga bahwa Anies Baswedan sedang memojokkan Prabowo. Pada saat debat pun, kedua Capres itu, tampak serius dalam menjawab pertanyaan dari mulut masing-masing Capres. 

Anies Baswedan berharap bahwa penjelasannya itu, dapat menjelaskan sumber informasi yang digunakan. Sehingga menghindari spekulasi yang dapat merugikan proses demokrasi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: