Politisasi Bansos

Pada 2024 jadwal bansos makin kencang. Ada lima macam guyuran bansos. Bagi-bagi beras: Januari, Februari, hingga Maret. Juga, ada PKH (Program Keluarga Harapan) mulai April hingga Desember. Jurus kartu pintar juga keluar. 

Karena itu, walaupun riak pilpres kian kencang bila ada putaran kedua, bansos tetap mengucur deras. Capres-cawapres yang identik dengan pemerintah juga akan merasakan keuntungan elektoral. 

BACA JUGA: Anies Baswedan Janji Perkuat Bansos di Pasar Segiri Kaltim

Pendukung Prabowo-Gibran pun sudah mengeklaim bansos berasal dari Jokowi. Misalnya, Ketum PAN Zulkifli Hasan yang mengampanyekan bansos berasal dari Jokowi. Itu langsung dibantah ramai-ramai oleh para pendukung paslon 1 dan 3 karena dana bansos berasal dari APBN, bukan dari kantong presiden.

Pintu lain guna menarik simpati publik ialah mengeluarkan kebijakan populis untuk PNS dan TNI-Polri. Yang paling gampang adalah menaikkan gajinya. Jokowi pun melakukan itu menjelang pilpres sekarang. Gaji PNS, TNI, dan Polri naik 8 persen. Para pensiun dan purnawirawan 12 persen. 

Selama menjabat hampir 10 tahun, Jokowi hanya tiga kali menaikkan gaji PNS. Yakni, di awal menjabat pada 2015 sebesar 5 persen, menjelang pilpres 2019 (5 persen), dan sekarang ini menjelang Pilpres 2024. Saat debat pun, capres Anies Baswedan sempat menyindir kenaikan gaji sekarang, yang dikaitkan dengan kepentingan pilpres.

BACA JUGA: Polres Ponorogo Bagi Bansos Sembako

Soal kenaikan gaji itu, pada era SBY tujuh kali PNS menikmati kenaikan. SBY juga mengeluarkan jurus populer lain, yakni mengangkat 870 ribu honorer menjadi PNS. Sebab itulah, presiden ke-6 RI tersebut sangat populer di kalangan pegawai pemerintah.

Ceruk suara PNS tersebut signifikan. Jumlah PNS hampir 3,78 juta jiwa. Belum para pensiunan. Juga, ada purnawirawan TNI-Polri. Kalau diasumsikan bisa menarik anggota keluarganya, berpotensi menarik paling tidak 10 juta suara. 

Itulah keunggulan dan kesempatan petahana bila bertarung dalam pilpres. Begitu juga gubernur, bupati, wali kota yang akan kembali bertarung. Pun, anak atau istrinya yang akan bertarung.

BACA JUGA: Bansos dari APBD Kota Pasuruan untuk Ratusan Warga

Cukup mengeluarkan kebijakan populis seperti bansos dan bansos. Bansos lagi. Walau, itu berisiko krisis keuangan yang bisa mengorbankan program lain.

Yang keluar dari kantong petahana bukan uang, melainkan kebijakan populis. Namun, efeknya bisa mengalahkan serangan fajar dan money politics. (*)

Sumber: