Jejak Perjalanan Anies Baswedan di Pemberantasan Korupsi

JAKARTA, HARIAN DISWAY - Capres nomor urut 01, Anies Baswedan, menegaskan komitmennya terhadap pemberantasan korupsi dalam acara Paku Integritas Calon Presiden dan Wakil Presiden yang dihelat oleh Komisi pemberantasan korupsi (KPK) di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, pada Rabu, 17 Januari 2024.

Anies menyatakan bahwa komitmen ini bukan semata-mata karena menjadi calon presiden dan calon wakil presiden, melainkan sudah menjadi bagian dari perjalanan panjangnya.

Dalam pidato yang didampingi calon wakil presiden Muhaimin Iskandar, Anies mengungkapkan bahwa komitmen pemberantasan korupsi sudah ia galakkan sejak jaman mahasiswa.

Kala itu, ia aktif memerangi praktek korupsi pada era kekuasaan yang dikuasai oleh Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

"Kami menetapkan mata kuliah anti korupsi sebagai mata kuliah wajib bagi setiap mahasiswa, dan berkerja sama dengan KPK. Mungkin kami menjadi satu-satunya universitas di Indonesia, bahkan di dunia, yang menjadikan mata kuliah anti korupsi sebagai mata kuliah wajib," ungkap Anies, menyoroti langkah-langkah konkrit yang telah diambilnya dalam pemberantasan korupsi.

Selanjutnya, ketika menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, Anies meneruskan komitmennya dengan mendirikan Komisi Pemberantasan Korupsi di Ibu Kota.

BACA JUGA:Tekad Anies untuk KPK: Kembalikan seperti di Awal Kelahirannya

BACA JUGA:Dorong Penuntasan RUU Perampasan Aset, Anies Usulkan Koruptor Dimiskinkan

Tindakan ini diambilnya untuk mencegah tindak korupsi di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

Anies menegaskan bahwa komitmen yang disampaikannya pada acara tersebut adalah kelanjutan dari apa yang telah dikerjakannya selama ini.

"Ini adalah komitmen lama yang akan kami teruskan. Insya Allah, integritas akan menjadi faktor nomor satu dalam pengambilan keputusan di pemerintahan," tegasnya.

Pada kesempatan tersebut, Anies juga berjanji akan memegang dan menjalankan komitmen dalam pemberantasan korupsi ketika terpilih menjadi presiden dan menyusun kabinetnya.

Ia menekankan bahwa integritas, kompetensi, dan komitmen menjadi poin kunci untuk mengembalikan kepercayaan rakyat kepada pemimpin dan pemerintah.

"Ketika kita menjunjung tinggi integritas dan kompetensi, hanya dengan cara itu kita bisa meraih apa yang dijanjikan oleh kemerdekaan. Ini adalah komitmen yang kami berikan kepada rakyat Indonesia," ujarnya.

Sumber: