252.490 Pelaku Usaha di Jatim Kantongi Sertifikat Halal

SURABAYA, HARIAN DISWAY - Sebanyak 252.490 pelaku usaha di Jawa Timur sudah mengantongi sertifikat halal. Hal itu berdasarkan data dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk halal (BPJPH) per 3 Januari 2024. Dari angka tersebut, 98,52 persen berasal dari Industri Kecil dan Menengah (IKM). 

Kabar tersebut selaras dengan komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) dalam mendorong pengembangan sekaligus percepatan ekosistem industri halal di Jatim

BACA JUGA: Anies Tawarkan Program Tol Berkeadilan Pada Pelaku Usaha di Pantura

Salah satunya caranya adalah dengan memfasilitasi sertifikasi halal bagi Industri Kecil dan Menengah (IKM). Selain itu juga mewadahi pengembangan infrastruktur halal dan memberi pelatihan untuk SDM halal. 

Menurut Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, sertifikasi menjadi gerbang masuknya pelaku usaha menuju industri halal.

Terlebih, potensi pasar halal global terus tumbuh seiring dengan peningkatan permintaan produk halal. Mulai dari sektor makanan, fashion, farmasi, kosmetik, pariwisata, media, rekreasi, hingga keuangan syariah.

"Jika proses sertifikasi halal dioptimalkan, maka produk-produk halal dari Jatim akan bisa memberikan support lebih signifikan bagi pemenuhan kebutuhan unggas. Tidak hanya pada saat musim haji tapi juga Umroh saat Ramadhan," ungkap Khofifah di Surabaya pada Senin, 22 Januari 2023.

Lebih lanjut, mantan menteri sosial tersebut mengatakan, pihaknya akan terus terus mendorong peningkatan jumlah SDM Halal. Seperti auditor halal, penyelia halal, dan pendamping PPH (proses produk halal). 

BACA JUGA: Pusat Halal Unair Bantu 4.563 UMKM Sertifikasi Produk

Selain itu, Pemprov Jatim juga akan mengoptimalkan Sistem Informasi Produk Halal (SIPAHALA). Sebuah aplikasi yang mengintegrasikan data produk halal, bahan baku halal, sumber daya pendukung sertifikasi halal, layanan pendampingan, dan sertifikasi halal.

Anda sudah tahu, Pemprov Jatim telah bekerja sama dengan Islamic Development Bank (IsDB) di Jeddah, Saudi Arabia, pada 8 Januari lalu. Kerja sama tersebut bertujuan untuk meningkatkan standar kualitas produk halal IKM Jatim. 

Tak hanya itu, melalui kerja sama tersebut, Pemprov Jatim berencana memasarkan produk halal Jatim ke negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan pemenuhan kebutuhan jemaah haji dan umrah. Indonesia adalah anggota OKI.

"Ini adalah bagian dari proses yang coba kami terus lakukan untuk memberikan penguatan dan percepatan untuk pengembangan ekosistem halal di Jawa Timur. Sekaligus upaya mengembangkan produk halal yg diakui secara global untuk pasar global," tandasnya. (*)

Sumber: