Ditanya Soal Aksi Kamisan, Cawapres Mahfud Siap Tuntaskan Kasus Pelanggaran HAM Berat

Namun, dia menekankan bahwa penegakkan hukum tidak dapat dilakukan berdasarkan asumsi semata. Diperlukan bukti-bukti kuat, dan oleh karena itu, penanganan khusus diperlukan dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM.

"Kasus-kasus yang kata Komnas HAM ini pelanggaran HAM berat, ini tidak bisa secara teknis berdasarkan hukum acara biasa dilaksanakan. Oleh sebab itu, DPR mau apa, nanti pemerintah akan melakukannya," tambahnya. (*)

Sumber: