Prabowo Target Komisi Reformasi Polri Bisa Laporan Awal dalam 3 Bulan

HARIAN DISWAY - Presiden Prabowo Subianto resmi membentuk Komisi Reformasi Polri yang dipimpin Jimly Asshiddiqie. Targetnya, laporan awal dalam 3 bulan untuk mempercepat pembenahan institusi kepolisian.

Ya, pembentukan komisi itu diumumkan langsung oleh Presiden di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat, 7 November 2025. Yakni sebagai bagian dari agenda prioritas pemerintah dalam memperkuat penegakan hukum dan meningkatkan profesionalisme kepolisian.

BACA JUGA:Prabowo Setujui Pembentukan Komisi Reformasi Polri

“Reformasi Polri saya kira bagian yang sangat krusial, penting dari pembangunan bangsa,” ujar Prabowo.

Meski tidak menetapkan batas waktu kerja secara spesifik, ia meminta agar laporan disampaikan secara berkala.

BACA JUGA:Prabowo Tegaskan Dia Tidak Dikendalikan Pemerintahan Sebelumnya, Termasuk Jokowi

“Saya tidak batasi masa kerja komisi ini. Tapi saya minta mungkin tiap 3 bulan ada laporan, kita ketemu, saudara-saudara melaporkan apa yang saudara kumpulkan,” tegasnya.

Ketua Komisi Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie berkomitmen untuk segera memulai kerja dengan menggelar rapat perdana pada Senin, 10 November 2025 pukul 13.00 WIB di kantor Kapolri.

BACA JUGA:Prabowo Resmikan Pabrik Petrokimia Terbesar Se- Asia Tenggara, Lotte Chemical Indonesia (LCI) di Cilegon

“Komisi ini diharapkan bekerja tentu secepatnya, tapi Bapak Presiden tidak memberi batasan waktu. Minimal 3 bulan sudah ada laporan, walaupun bisa berkembang sesuai kebutuhan,” kata Jimly usai menerima arahan Presiden.

Jimly menambahkan, komisi akan fokus pada evaluasi menyeluruh, tidak hanya menyangkut struktur kelembagaan, tetapi juga sistem kerja, budaya institusi, dan tata kelola internal Polri.

BACA JUGA:Prabowo Bahas Stabilitas Politik dan Penguatan Ekonomi Bersama Sejumlah Pejabat di Istana Merdeka

“Ini kesempatan untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap Polri dan memastikan reformasi berjalan nyata,” ujarnya.

Adapun, komisi ini berisi tokoh lintas profesi, termasuk mantan dan pejabat aktif di bidang hukum serta kepolisian.

Sumber: