Anies Ingatkan Kekayaan Alam untuk Kemakmuran Rakyat sebagai Amanat Konstitusi

JAKARTA, HARIAN DISWAY - Calon presiden nomor urut 1 dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan menghadiri Sarasehan DPD RI Bersama Calon Presiden 2024 di Jakarta, Jumat 2 Februari 2024. Anies pun menyoroti pengembangan sumber daya manusia, alam, dan buatan untuk kesejahteraan. 

Menurut Anies, rujukan utama dan terutama adalah UUD 1945, karena itu penting sekali semua yang ada di birokrasi untuk ingat dengan konstitusi ini. 

“Ketika bertugas di Kemdikbud juga di DKI Jakarta, di pertemuan pertama dengan seluruh jajaran, saya minta kembali membuka UUD 1945 dan membaca pembukaan UUD 1945 sebagai pengingat bahwa kita di sini menjalankan amanat konstitusi. Apapun yang kita perbuat, rujukannya ke sana,” kata Anies. 

BACA JUGA: Bagi Anies, Indonesia Perlu Regulasi Khusus untuk Membangun Daerah Kepulauan

Anies pun meminta membaca ulang sumpah jabatan yang dibaca saat pelantikan. “Walaupun itu disimpan di laci dan tidak pernah diutak-atik lagi. Sumpahnya dikatakan menjalankan konstitusi dan tidak boleh mengambil kebijakan yang memberi keuntungan,” kata dia. 

Anies menyitir bahwa UUD 1945 pasal 33 ayat tiga eksplisit bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

“Ini gagasan Bung Hatta. Bagi anak-anak Indonesia yang berkuliah di luar negeri, Ketika pulang saya sering ingatkan jangan menggunakan ideologi, pikiran ekonomi yang tidak sesuai dengan konstitusi kita. Kita memiliki prinsip pengelolaan sumber daya alam yang mungkin berbeda dengan negara-negara lain di mana korporasi diharuskan menaati konstitusi,” katanya. 

Yang sering terjadi, kata dia, terbalik. “Kebijakan dibuat supaya korporasi mau bekerja di sini. Misalnya membuka lapangan kerja, pekerjanya pekerja asing dengan kualifikasi yang sama dengan tenaga kerja di Indonesia. Ini problem. Lalu, catatan GDP regional ada lompatan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi angka kemiskinan dan pengangguran tinggi. Ini harus dikoreksi,” papar Anies. 

Menurut Anies, kuncinya adalah tata kelola berdasarkan prinsip konstitusi. “Ini bukan selera, bukan anti A, anti B. Bukan. Tetapi soal melaksanakan konstitusi, menghasilkan keadilan, kemakmuran bersama. Bukan hanya menghasilkan efisiensi pasar,” kata dia. 

BACA JUGA: Soal Rujukan Fiskal yang Adil, Anies Lebih Utamakan Transfer Dana ke Daerah

Anies mengungkapkan SDA dan SDM tidak menjamin kesejahteraan rakyat, namun cara mengelolanya yang akan menentukan. “Negara jangan hanya mengekstrak SDA dan SDM untuk segelintir orang,” pungkasnya. (*)

Sumber: