DPA Gaya Baru

LEMBAGA negara itu sudah terkubur 21 tahun lalu. DPA (Dewan Pertimbangan Agung) bakal dibangkitkan lagi. Untuk mengakomodasi posisi Jokowi setelah lengser dari presiden?

Adalah Ketua MPR Bambang Soesatyo yang siap-siap menghidupkan lembaga tersebut. Harus lewat amandemen karena eksistensi lembaga tinggi negara diatur dalam konstitusi (UUD 1945).

Itu semua bermula dari keinginan Prabowo Subianto, presiden terpilih. Prabowo ingin semua mantan presiden tetap bertemu dalam suatu wadah. Tetap berdiskusi. Sempat juga muncul istilah presidential club.

BACA JUGA: Prabowo Berkisah ke Al-Jazeera: Diremehkan dan Difitnah Adalah Bagian dari Kehidupan, Saya Lakukan yang Terbaik!

BACA JUGA: Prabowo Terima Penghargaan ‘Zayed Medal’ dari MBZ

Presidential club atau apa pun namanya, kalau diformalkan, akan kesulitan untuk mencari wadah yang pas.

Katakan, mereka bergabung dalam Wantimpres (Dewan Pertimbangan Presiden). Secara kelembagaan, Wantimpres itu di bawah kendali presiden. Hak prerogatif presiden untuk mengangkat dan mengganti anggotanya.

Secara psikologis, apakah para mantan presiden (bila bergabung Wantimpres) siap menjadi anak buah langsung Prabowo. Pun demikian dengan Prabowo, apakah sudah siap secara psikologis menjadi bos Jokowi? 

Lain halnya dengan DPA. Kendati tugas DPA dan Wantimpres sama-sama sebagai penasihat presiden, derajat kedua lembaga itu berbeda. Wantimpres bagian dari pemerintah, DPA adalah lembaga tinggi negara. Wantimpres di bawah presiden, sedangkan DPA setara presiden.

BACA JUGA: Prabowo Ungkap Suka Baca Buku, Ini Dia Daftar Penulis Favoritnya

BACA JUGA: Rahasia Mengapa Prabowo Menyandang Nama Subianto, Bukan Nama Sang Ayah!

Perbedaan posisi tersebut tentu juga berimbas pada protokoler segala. 

Bagaimana kalau tak perlu dilembagakan? Tak perlu diformalkan. Katakan, sebagai presidential club. Mereka hanya melakukan meeting atau diskusi untuk membahas nasib bangsa secara berjadwal. Umpamanya, dua kali sebulan.

Model informal itu sejatinya cukup baik. Sebab, semua mantan presiden dan wakil presiden memosisikan diri sebagai guru bangsa. Sebab, mereka sudah mencapai jabatan tertinggi sehingga tak perlu lagi terikat dengan struktural di lembaga.

Sumber: