DPA Gaya Baru

Persoalannya, apakah mereka semua mau? Kalau dibentuk presidential club, jangan-jangan yang hadir hanya SBY, Jokowi, dan Ma’ruf Amin. Pasalnya, mereka pendukung rezim mendatang.

BACA JUGA: Prabowo Janji Sejahterakan Masyarakat Adat di Sekitar IKN

BACA JUGA: Prabowo Paparkan Faktor Kemenangan Pilpres Pada Al Jazeera: Ada Jokowi Effect

Melihat tren politik sekarang, pascapilpres, belum ada tanda-tanda Megawati Soekarnoputri dan Jusuf Kalla akan terlibat atau dekat dengan pemenang pilpres. 

Dalam dua pemerintahan terakhir (hasil pemilihan langsung), selalu ada mantan presiden di luar pagar. Di era SBY, Mega yang jadi oposisi. Di era Jokowi, SBY selama sembilan tahun jadi oposisi. Baru satu tahun terakhir ini Mega berseberangan dengan Jokowi serta bakal berlanjut di era Prabowo.

Keinginan Prabowo membentuk ajang diskusi para mantan presiden dan wapres bakal tidak gampang. Jika lewat lembaga nonformal semacam presidential club, bakal ada penghalang. Yakni, posisi politik para mantan itu.

BACA JUGA: Prabowo Cerita Dua Angka Keberuntungan Ini Antarkan Ia Jadi Presiden RI ke-8, Salah Satunya Dikasih Luhut

BACA JUGA: Siapa Supermenteri Kabinet Prabowo?

Kalau formal, yang paling mendekati ialah ditampung dalam wadah DPA. Apalagi, bila dijelaskan eksplisit bahwa anggota DPA adalah mantan presiden dan wakil presiden. Semacam DPA gaya baru, yang anggotanya otomatis bekas presiden dan wapres plus tokoh masyarakat.

Menanggapi wacana menghidupkan DPA, Jokowi tidak menjawab ya. Juga, tidak menolak. Ia hanya menjawab dirinya masih menjabat presiden 6 bulan lagi.

Ya, cuma itu. Bila dihidupkan, DPA yang sudah dihapus dari UUD 45 harus melalui amandemen. Harus mengubah konstitusi. Bahayanya, kita terlalu mudah mengubah konstitusi. Kepentingan sesaat dan jangka pendek bisa mengubah konstitusi.

BACA JUGA: Zulhas Setuju Rencana Prabowo Tambah Kursi Menteri Menjadi 40 Lembaga

BACA JUGA: Prabowo Bicara Soal Kesetiaan Dalam Perjuangan Politik: Cuma Yang Kuat Yang Sampai ke Puncak

Sebab, di balik rencana presidential club dan menghidupkan DPA, bisa saja ada agenda tersembunyi. Yakni, merangkul semua pihak dengan meredam oposisi. Padahal, dalam demokrasi, oposisi harus tumbuh dan dibutuhkan.

Dan, lebih pragmatis lagi, bila agenda amandemen untuk menghidupkan DPA itu sekadar untuk mencari posisi jabatan seorang mantan presiden. (*)

Sumber: