APBD Kota Pasuruan Sedang Tidak Baik-baik Saja

PASURUAN, HARIAN DISWAY - Kondisi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Pasuruan sedang tidak baik-baik saja. Hal itu dikarenakan sejumlah faktor yang menyebabkan pengelolaan keuangan daerah saat ini harus berhemat ketat. Bahkan, P-APBD 2024 tidak bisa terealisasi jika suntikan bantuan anggaran dari pemerintah pusat belum juga turun. Saat ini Pemkot Pasuruan melakukan pemotongan anggaran perangkat daerah untuk menghemat sisa anggaran. 

Beberapa narasumber di internal Pemkot Pasuruan mengungkapkan kepada Harian Disway, kondisi pengelolaan anggaran sedang dalam masalah. Dana cadangan atau Silpa sekira Rp 108 Miliar dikabarkan hanya berupa angka saja. Namun, anggaran tersebut sudah digunakan untuk kebutuhan lain karena minimnya pendapatan asli daerah (PAD) yang diterima. Walhasil, Pemkot Pasuruan saat ini berusaha mengefisiensikan anggaran yang masih ada untuk kebutuhan sampai akhir 2024. 

BACA JUGA:Pesan Gus Ipul Saat Sosialisasi Pilkada: Siapapun Yang Jadi Kepala Daerah Harus Membawa Kota Pasuruan Lebih Maju

Akibat penghematan besar-besaran yang dilakukan Pemkot Pasuruan, beberapa anggaran dihapus untuk dialihkan sebagai cadangan. "Contohnya untuk perjalanan dinas sudah tidak ada anggarannya di OPD. Kami pakai uang pribadi jika ada undangan ke luar kota yang sangat penting," ungkap seorang narasumber yang meminta namanya tidak ditulis, Jumat 21 Juni 2024. 

Efisiensi tersebut juga bertujuan supaya P-APBD 2024 tetap bisa dilakukan. Apalagi bantuan pemerintah pusat seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) belum diterima Pemda. Padahal, Pemkot Pasuruan bergantung banyak pada bantuan Pemerintah Pusat karena minimnya PAD yang diterima. 

"Menggantungkan ada suntikan dana dari pusat karena PAD kita jelas tidak cukup untuk sekadar belanja pegawai," kata sumber tersebut. 

Moh. Amien, kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) belum memberikan jawaban saat dikonfirmasi hingga berita ini ditulis.

Sementara itu, Ketua komisi 2 DPRD Kota Pasuruan Dr. Soemarjono mengaku prihatin dengan kondisi keuangan Pemkot Pasuruan. Apalagi defisit anggaran baru kali ini terjadi rancau. Lebih lanjut, politisi Gerindra itu mengatakan, minimnya PAD memang menjadi faktor utama. Di samping itu, pengeluaran atau belanja tidak urgent seperti penyelenggaraan even-even dan penambahan payung madinah menambah beban pada APBD Kota Pasuruan. 

"Dalam waktu dekat ini akan kami usut itu. Karena kebetulan ada pembahasan P-APBD dan LKPj. Memang pemasukan PAD sangat kecil. Dari penerimaan parkir saja kelihatan sangat besar kebocorannya. Tapi, tidak ada langkah penyelesaian serius dari pemkot," tandas Soemarjono. 

Menurut Soemarjono, jika kondisi tersebut tetap dipaksakan oleh Pemkot. Ia mengkhawatirkan beban anggaran Pemkot Pasuruan akan semakin berat. "Bisa saja untuk gaji pegawai atau pembayaran pihak ketiga mengalami tersendat," imbuhnya. (*)

Sumber: