Empat Menteri Jokowi Gelar Rapat Pembatasan BBM Subsidi

JAKARTA, HARIAN DISWAY - Rencana kebijakan pembatasan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) subsidi membuat heboh publik dalam beberapa waktu terakhir.

Terbaru, empat menteri pemerintahan Presiden Joko Widodo (jokowi) menggelar rapat mengenai kebijakan tersebut di kantor Menko Perekonomian Airlangga Hartanto.

Rapat Koordinasi ini melibatkan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Wahyu Sakti Trenggono, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, serta Menteri Energi dan Sumber Daya mineral atau ESDM Arifin Tasrif. 

BACA JUGA:Menteri ESDM Cek Kesiapan Pertamina di Surabaya, Pastikan Stok BBM dan LPG Lancar

 

BACA JUGA:Komisi VII Dorong Pemerintah Segera Sosialisasi Wacana Pembatasan BBM Subsidi ke Publik

Rapat ini juga dihadiri para pemangku kepentingan. Di antaranya, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu, Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Erika Retnowati serta dari pihak PT Pertamina Persero.

“Iya itu kira-kira, Tapi, enggak ada yang berubah (untuk nelayan). Ada pembatasan di kendaraan tertentu, yang pasti nanti ke pak Menko ya,” kata Trenggono 

Ia menyebut pembatasan BBM bersubsidi tidak dilakukan mulai 17 Agustus 2024. Pembatasan, Katanya, baru mulai diterapkan pada 1 September 2024.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.-ist-

Wacana pembatasan subsidi BBM pertama kali dilontarkan oleh menteri koordinator Bidang Keamanan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. I

a mengungkapkan wacana pembatasan muncul mengingat proyek APBN 2024 diprediksi lebih besar dari target pemerintah. 

“itu sekarang pertamina sedang menyiapkan. Kita berharap 17 agustus ini, kita sudah bisa mulai, dimana orang yang tidak berhak mendapat subsidi itu akan bisa kita kurangi,” Kata Luhut di unggahan akun sosialnya, @luhut.pandjaitan, selasa (9/7).

Pemerintah bersama dengan penyelenggara Sistem elektronik (PSE) sudah melakukan berbagai jenis simulasi pembatasan BBM Pertalite di dalam negeri.

Sumber: konferensi pers setelah rapat pembatasan bbm di kantor menko perekonomian