Komisi VII Dorong Pemerintah Segera Sosialisasi Wacana Pembatasan BBM Subsidi ke Publik

JAKARTA, HARIAN DISWAY -  Komisi VII DPR RI meminta pemerintah segera melakukan sosialisasi tentang pembatasan penerima bahan bakar minyak (BBM) Subsidi kepada masyarakat. 

Disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno, sosialisasi ini perlu dilakukan agar tidak menimbulkan keresahan dan kekhawatiran publik.

Komisi yang membidangi aspek energi, riset, dan teknologi, serta lingkungan hidup ini telah mendorong wacana sosialisasi ini sejak tiga tahun lalu. Dalam kurun waktu itu juga, Eddy mengaku telah mengidentifikasi beberapa problem dari penyaluran BBM Subsidi.

BACA JUGA:Krisis Timur Tengah, Harga BBM dan Gas Ditahan Sampai Juni, Setelah Itu...

Langkah yang kurang tepat ini memberi celah masyarakat mampu yang tidak seharusnya mendapatkan subsidi justru ikut menikmati BBM Subsidi.

“Sebenarnya kami sambut baik wacana pembatasan pembelian BBM bersubsidi tersebut, namun jangan sampai membuat keresahan dan kekhawatiran bagi masyarakat yang memang pantas menerima subsidi,” ujar Eddy.

BBM Pertalite Dibatasi Bulan Depan, Pertamina: Sudah Ada 4,6 Juta Pendaftar-disway.id/Sabrina Hutajulu-

Bagi Eddy tidak ada kata terlambat untuk terus memperbaiki sistem penyaluran BBM Subsidi agar dapat dinikmati golongan masyarakat yang membutuhkan subsidi ini.

BACA JUGA:Kementerian ESDM Jamin Konflik Iran-Israel Tidak Akan Mengganggu Pasokan BBM Nasional

“Memang kami sudah menyuarakan agar subsidi BBM dievaluasi sejak tiga tahun lalu. Karena 80 persen pengguna pertalite BBM bersubsidi itu masyarakat yang tidak berhak,” ungkap Wakil Ketua Komisi VII itu.

Berdasarkan kompensasi Jenis BBM Tertentu (JBT-Solar) dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP-Pertalite) pada tahun 2024 diperkirakan mencapai Rp163 triliun, dan sebanyak 80 persen tidak tepat sasaran.

80 persen masyarakat mampu ikut menikmati kuota BBM Subsidi yang membuat negara dan masyarakat yang berhak menerima BBM Subsidi menjadi rugi.

BACA JUGA:Menteri ESDM Cek Kesiapan Pertamina di Surabaya, Pastikan Stok BBM dan LPG Lancar

“Jika tidak dikelola secara ketat, Pemerintah akan menanggung subsidi yang lebih besar lagi kedepannya, yang sayangnya tidak tepat sasaran,” sesal Eddy.

Sumber: dpr go id