Pemerintah Daerah Harus Segera Sinergikan Percepatan Pelaksaan Birokrasi
Sambutan dalam Rapat Koordinasi (rakor) Pembinaan Percepatan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemda, di Hotel Grand Mercure Harmoni, Jakarta, Rabu, 11 September 2024. --Puspen Kemendagri
Restuardy menekankan kepada peserta rakor agar bersama-sama melanjutkan komitmen terhadap penyelenggaraan reformasi birokrasi. Komitmen ini perlu diwujudkan ke dalam berbagai program yang terstruktur, terencana, terlaksana, terkawal, dan terdokumentasikan.
“Ada action plan, ada rencana aksi yang kita miliki, disertai tentunya dengan meningkatkan strategi, inovasi, dan langkah-langkah konkret, dan diikuti dengan monitoring/evaluasi,” ungkapnya. Banyak materi yang disampaikan.
Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana (Ortala) Kemendagri Evan Nur Setya Hadi menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk mengoordinasikan serta menyinergikan percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan pemda. --Puspen Kemendagri
Ada yang terkait reformasi birokrasi, pihaknya juga menjelaskan berbagai isu strategis yang menjadi fokus pemerintah. Isu-isu tersebut terdiri dari penurunan kemiskinan, pengendalian inflasi, Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN), hingga penanganan stunting.
“Ini forum yang baik untuk kita melihat kembali, mereviu kembali hal-hal yang masih bisa kita selesaikan hingga akhir tahun, dan kami berharap ini juga menjadi ruang untuk tukar ide, gagasan, pengalaman, dan pendapat hal-hal positif untuk perbaikan,” tandasnya.
BACA JUGA: Lantik Pj Gubernur NTT, Mendagri Minta Andriko Noto Susanto Segera Atasi Kemiskinan Esktrem
Rakor ini turut menghadirkan berbagai pembicara yang kompeten di antaranya Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Junimart Girsang; Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan KemenPANRB Erwan Agus Purwanto.
Hadir pula sebagai narasumber yakni Direktur Aparatur Negara dan Transformasi Birokrasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) Rachmat Mardiana. (*)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: