Dinamika Politik Jawa Timur Jelang Pilkada 2024 (3-Habis): Demokrasi Berdinasti atau Dinasti Berdemokrasi

grafis by Arya--

Menurutnya hal itu mencederai prinsip meritokrasi dalam negara demokrasi. Berdasarkan kesamaan dalam hukum dan didasarkan dalam prestasi dan integritas. Prinsip meritokrasi merupakan bentuk sistem politik yang memberikan penghargaan lebih kepada mereka yang berprestasi atau berkemampuan. 

“Politik dinasti itu berpotensi melahirkan kebijakannya bernuansa KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme). Karena, yang dipentingkan dalam kepemimpinannya hanyalah urusan keluarga. Bukan kepentingan masyarakat umum. Mungkin ada. Tetapi persentasenya sangat kecil,” tegasnya.

Bahkan, menurutnya, politik dinasti ini membuka ruang oligarki. “Di Indonesia fenomena politik dinasti ini tidak hanya di pemerintahan. Tetapi sudah merambah ke legislatif dan yudikatif. Misalnya bapaknya kepala daerah, anak atau keluarganya di DPR atau DPRD. Ada juga yang jadi hakim dan jaksa,” bebernya.

Pada kondisi seperti itu, tidak ada fungsi kontrol yang terjadi. Semestinya eksekutif dikontrol oleh legislatif. Lalu, legislatif dikontrol oleh yudikatif. “Ini tidak akan terjadi. Karena mereka sudah masuk dalam satu kesatuan yang disebut oligarki. Sehingga, korbannya adalah masyarakat,” katanya dosen Universitas 17 Agustus Surabaya itu.

Kondisi ini sangat bertentangan dengan demokrasi. Selalu yang menjadi korban adalah masyarakat. Karena, mereka memiliki hak yang sama yang sulit untuk diwujudkan. Karena, tidak memiliki akses seperti yang didapatkan oleh mereka yang keluarganya berada di pusat kekuasaan. 

Karena itu, ia menegaskan, lebih baik masyarakat tidak terpengaruh dengan politik dinasti yang muncul. Agar pemimpin itu bisa bekerja maksimal. Tanpa ada campur tangan orang lain atau keluarganya. 

Jadi, Demokrasi Berdinasti atau Dinasti Berdemokrasi? (*)

 

Sumber: