Isu Strategis di Pilgub Jatim

Artinya, angka penyediaan lowongan kerja dalam tren meningkat selaras dengan meningkatnya angka realisasi proyek yang acuannya adalah realisasi investasi Jatim yang meningkat pada triwulan III 2023 sebesar 25,1 persen quarter-to-quarter (QtQ), jauh di atas nasional yang tumbuh 7,0 persen. Selain itu realisasi penanaman modal asing (PMA) Jatim pada triwulan yang sama meningkat sebesar 7,3 persen dengan keuntungan 41,6 persen. 

Kedua, masalah jaminan kesehatan/kesejahteraan rakyat (kesra). Layanan kesehatan primer merupakan prioritas kebijakan yang perlu peningkatan, terutama untuk warga masyarakat yang sulit dijangkau karena jaringan infrastruktur kurang memadai. 

Pos terdepan layanan kesehatan adalah puskesmas dan jejaringnya seperti posyandu dan posbindu perlu peningkatan. 

Untuk itu, berbagai sumber pembiayaan, baik pemerintah pusat, daerah, maupun swasta, perlu diakselerasi dengan melakukan transformasi pembiayaan infrastruktur kesehatan guna menekan angka kurangnya layanan kesehatan karena sulit terjangkau (health service blank spot) di daerah-daerah pelosok provinsi. 

Ketiga, masalah harga bahan pokok. Fenomena deflasi secara nasional yang terjadi selama empat bulan berturut-turut bukanlah mencerminkan melandainya harga barang itu sendiri, melainkan publik menahan pembelian karena tekanan ekonomi global yang mengakibatkan daya beli menurun. 

Secara hukum supply and demand, jika permintaan terhadap barang menurun, akan terjadi over-supply yang pada gilirannya memicu harga menurun pula. Pemerintah daerah seyogianya mampu mengendalikan fluktuasi harga kebutuhan pokok sehari-hari agar daya beli masyarakat tetap terjaga. 

Tingkat konsumsi publik merupakan faktor penting pembentuk elemen produk domestik bruto regional (PDRB). Jawa Timur sangat diperhitungkan sebagai provinsi yang menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi nasional dengan kontribusi hingga 14,36 persen dari produk domestik bruto (PDB) nasional, dengan angka atas dasar harga berlaku mencapai Rp 2.953,54 triliun dan PDRB per kapita mencapai 71,12 juta rupiah. 

Tingginya kontribusi terlihat dari produk domestik regional bruto (PDRB) nonmigas Jawa Timur yang mencapai 6,13 persen lebih tinggi daripada provinsi lainnya di Pulau Jawa (laporan Bank Indonesia 2023).

Kehadiran tol trans-Jawa juga memberikan dampak positif bagi perekonomian antardaerah di Jatim. Keberadaan tol berdampak terhadap output, pendapatan, dan nilai tambah bruto di semua sektor lapangan usaha di enam provinsi Jatim. 

Pembangunan tol trans-Jawa memberikan harapan baru pada efisiensi mobilitas logistik. Sekaligus mengubah pola koneksitas arus mobilisasi barang dan manusia antarkawasan. Bahkan, arus pergerakan barang jalur darat via tol dapat menghemat ongkos logistik secara signifikan jika dibandingkan melalui jalur non-tol. 

Pada gilirannya, penghematan tersebut membuat harga barang menjadi murah. Ditunjang dengan hadirnya moda transportasi darat, yakni armada bus Trans Jatim, yang meningkatkan jalinan koneksitas antarwilayah aglomerasi dengan empat koridor merupakan nilai plus yang harus dipertahankan cagub dan cawagub yang kelak memimpin kawasan yang selalu dinamis ini. (*)

*) Sukarijanto adalah pemerhati kebijakan publik dan peneliti di Institute of Global Research for Economics, Entrepreneurship & Leadership dan kandidat doktor di Program S-3 PSDM Universitas Airlangga.

 

 

Sumber: