Pemprov Jatim Habiskan Rp 7,1 Triliun untuk Pendidikan Selama 5 Tahun

SURABAYA, HARIAN DISWAY - Pemprov Jatim sudah menggelontorkan dana sebesar Rp 7,1 triliun untuk pendidikan dalam lima tahun terakhir.

Khususnya, untuk program pendidikan gratis berkualitas. Program itu untuk jenjang SMA dan SMK sederajat.

Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono mengatakan, program yang diberi nama TisTas itu mulai digagas 2019. Tujuannya untuk pemerataan pendidikan berkualitas bagi seluruh siswa di Jatim.

“Komitmen yang diwujudkan dalam lima tahun ini adalah bagaimana kita menyiapkan generasi yang unggul menyongsong Indonesia Emas 2045. Maka penguatan SDM kita lakukan di semua lini," katanya, Sabtu 26 Oktober 2024.

Terutama yang ada di bawah kewenangan kami yaitu jenjang SMA dan SMK negeri.

BACA JUGA: Peringatan Hari Santri, Fahrur Rozi: Pendirian Ponpes Harus Kembali seperti Dulu

Pendidikan gratis berkualitas diwujudkan Pemprov Jatim melalui pengalokasian Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP). Diberikan pada seluruh sekolah SMA/SMK negeri. Sedangkan untuk sekolah swasta bersifat subsidi.

Mantan sekretaris daerah (Sekda) provinsi Jatim ini memerinci bahwa besaran anggaran BPOPP yang dialokasikan pada 2019 sebanyak Rp 915,8 miliar. Angka itu naik menjadi Rp 1,3 triliun pada 2024.

“Dengan adanya program ini, para siswa dan wali murid tidak akan terbebani uang SPP. Sekolah juga bisa mengatur kebutuhan untuk operasi satuan pendidikan dengan mengelola dana BPOPP dengan tepat guna, dan tepat sasaran,” tegas Adhy.

BACA JUGA: Kemendikbud Masukkan Pendidikan Perubahan Iklim ke Dalam Kurikulum

Sektor pendidikan menjadi perhatian besar Pemprov Jatim. Hal ini dibuktikan dengan alokasi anggaran pendidikan yang selalu di atas 20 persen yang menjadi mandatory spending dari undang-undang.

“Tahun ini, alokasi anggaran pendidikan kita mencapai 29,19 persen,” tegas Adhy. 

Menurut Adhy, Pemprov Jatim akan terus berupaya meningkatkan pembangunan SDM. Salah satunya dengan menguatkan pendidikan Jawa Timur.

Namun, karena dengan wilayah Jatim yang begitu luas dengan 38 kabupaten kota, memang semua harus diatur demi terwujudnya pemerataan.

Sumber: