Ini Kata Tiga Cagub Jatim tentang Pemberantasan KKN

Khofifah mengatakan bahwa ekosistem digitalisasi sudah diterapkan sejak dia menjabat sebagai Gubernur Jawa Timur lima tahun terakhir (2019-2024)

Melalui program CETAR (Cepat, Efektif, Tanggap, Akuntabel dan Responsif), Khofifah memastikan bahwa semua pelayanan sudah dilakukan secara transparan. Tak terkecuali rekrutmen pegawai.

Baik itu rekrutmen pegawai di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), rekrutmen di setiap kepala-kepala dinas, maupun rekrutmen di Unit Pelaksanaan Teknis (UPT).

"Kami mendapatkan penghargaan satu-satunya Pemprov yang dapat SPBE dari Kemenpan RB, meritokrasi kita juga sudah mendapatkan nilai tinggi," sahut Khofifah.

Capaian prestasi ini dikatakan Khofifah menjadi bukti bagaimana transparansi dalam digital ekosistem, yang sudah dilakukan oleh Pemprov Jatim.

"Oleh karena itu asesmen yang kita lakukan, sesungguhnya sudah kita lakukan secara transparan dan berbasis ekosistem digital," imbuh calon petahana tersebut.

Calon Gubernur Jawa Timur nomor urut 3 Tri Rismaharini, di panggung debat kedua Pilgub Jatim, Minggu, 3 November 2024.-Sahirol Layeli-Harian Disway-

Calon Gubernur Jawa Timur nomor urut 3 Tri Rismaharini, rupanya juga memiliki jawaban senada dengan apa yang dikatakan dua lawan politiknya, Luluk dan Khofifah.

Risma mengatakan bahwa penerapan digitalisasi dalam tata kelola pemerintahan sudah dia terapkan saat bekerja di Pemerintah Kota Surabaya 2002 silam.

BACA JUGA:Risma Soroti Tiadanya 'Cawe-cawe' Pemprov ke Wong Cilik di Debat Kedua Pilgub Jatim

Saat itu, Risma menjabat sebagai Kabag Bina Pembangunan dan menciptakan sistem elektronik bernama e-procurement dan e-budgeting. Inovasi ini diklaim pertama di Indonesia.

"Yang ingin saya sampaikan adalah tata kelola pemerintahan dengan elektronik itu akan bisa dinikmati oleh rakyat," ujar Mantan Menteri Sosial RI tersebut.

Sebab melalui digitalisasi, masyarakat bisa melihat secara langsung dan berpartisipasi secara aktif. Semua proses itu dilakukan dengan transparan.

"Karena itu, pengelolaan tata kelola yang inovatif dan dengan penggunaan teknologi. Jadi transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci dari masalah ini," tandas Risma. (*)

Sumber: