QR Code Subsidi Pertalite Diterapkan di Mojokerto, Masyarakat Sambut Antusias

Menurutnya, aturan baru itu menimbulkan dilema bagi pemilik mobil dengan kapasitas mesin di atas 1.400 cc, yang kini tidak memenuhi syarat untuk membeli Pertalite.

Sebagai pemilik mobil Kijang LGX dengan mesin 1.800 cc, Muzzaki khawatir mobilnya tidak lagi memenuhi kriteria untuk BBM subsidi itu. “Mungkin aturan ini memang harus diterapkan. Tapi bagi pemilik mobil Kijang seperti saya jadi harus beralih ke bahan bakar non-subsidi,” jelasnya.

BACA JUGA:Pertamina Pastikan Pasokan BBM di Lombok Aman Menjelang Pertamina Grand Prix of Indonesia 2024

Di sisi lain, Pemerintah Kota Mojokerto bersama Pertamina telah melakukan berbagai upaya untuk menyosialisasikan kebijakan itu.

Pada 24 September 2024, sosialisasi diadakan di Aula Kantor Kecamatan Magersari diikuti oleh Ketua RW, Lurah, dan Camat se-Kota Mojokerto.

Dalam acara itu, PT Pertamina Patra Niaga menjelaskan manfaat serta tata cara penggunaan QR Code untuk pembelian BBM bersubsidi.

Dengan adanya QR Code, distribusi BBM bersubsidi jenis Pertalite jadi lebih tepat sasaran.-Pertamina-

BACA JUGA:Pertamina Sebut Harga Avtur RI Bukan Yang Paling Mahal Di Asean

Dimas Mulyo, Sales Brand Manager Fuel Retail III, menyampaikan harapannya agar kebijakan itu mendapat dukungan luas. Sehingga subsidi BBM bisa lebih tepat sasaran.

Menurut data yang dirilis oleh PT Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus, hingga 4 November 2024, tercatat sebanyak 747.748 kendaraan di Jawa Timur sudah terdaftar sebagai pembeli Pertalite melalui QR Code.

Di Mojokerto dan sekitarnya, yaitu Bojonegoro, Jombang, Tuban, dan Lamongan, terdapat sekitar 83.140 kendaraan yang telah menyelesaikan proses registrasi.

BACA JUGA:Cara Pendaftaran QR Code MyPertamina untuk Beli Pertalite dan Solar Subsidi

Dengan antusiasme masyarakat yang semakin tinggi, sistem QR Code itu diharapkan menjadi solusi dalam pengawasan dan pengendalian distribusi BBM bersubsidi di Mojokerto dan wilayah sekitarnya.

Langkah itu juga diharapkan menjadi upaya pemerintah dalam mengurangi potensi penyelewengan subsidi serta memastikan bahwa BBM bersubsidi dapat dinikmati oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan.(*)

Sumber: