Jokowi Minta Bukti Terkait Tudingan 'Partai Coklat' yang Terlibat di Pilkada Jateng

Jokowi Minta Bukti Terkait Tudingan 'Partai Coklat' yang Terlibat di Pilkada Jateng

Kedatangan Presiden ke -7 RI Joko Widodo bersama Cagub Ahmad Luthfi serta Cawagub Taj Yasin Maimoen disambut meriah oleh warga di Banyumas.-Tim Media Luthfi-Yasin-

HARIAN DISWAY - Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) ikut menanggapi tuduhan yang mengaitkan dirinya dengan keterlibatan 'partai cokelat' dalam Pilkada 2024, khususnya dalam Pilgub Jawa Tengah.

Istilah "partai cokelat" merujuk pada dugaan keterlibatan aparat kepolisian dalam memengaruhi hasil suara di pilkada serentak 2024.

Dalam Pilkada Jawa Tengah, Jokowi diketahui mendukung pasangan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang diusung KIM Plus, Ahmad Luthfi-Taj Yasin.

Luthfi-Yasin berhasil menang berdasarkan quick count yang dilakukan oleh beberapa lembaga survei, mengalahkan pasangan Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi yang diusung oleh PDIP.

BACA JUGA:Tuding Keterlibatan 'Partai Coklat' di Pilkada, PDIP Serukan Polisi Kembali di Bawah TNI Atau Kemendagri

Tudingan mengenai kecurangan dan keterlibatan partai cokelat muncul dari pihak PDIP.

Jokowi pun menanggapi dengan meminta agar pihak yang membuat tuduhan tersebut dapat membuktikannya.

"Itu dibuktikan saja, jangan hanya tuduhan-tuduhan," ujar Jokowi di Masjid Raya Medan, dikutip, Sabtu, 30 November 2024.

Jokowi meminta agar tudingan mengenai keterlibatan kepolisian dalam Pilgub Jawa Tengah dapat dibuktikan dan dilaporkan ke Bawaslu atau Mahkamah Konstitusi (MK).

Sebab, menurut Jokowi, semua proses Pilkada terutama di Jateng ada mekanismenya. 

BACA JUGA:Kuat Dengan Partai Coklatnya, Ahmad Lutfi Yakin Bisa Menangkan Pilgub Jateng

Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut Jokowi, penjabat kepala daerah, dan "partai cokelat" sebagai bagian dari sisi negatif demokrasi dalam pilkada serentak, termasuk dalam Pilkada Jawa Tengah.

"Sisi gelap demokrasi ini digerakkan oleh suatu ambisi kekuasaan yang tidak pernah berhenti” kata Hasto Kristiyanto dalam konfrensi pers di kantor DPP PDI Perjuangan, Kamis, 28 November 2024.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus, menyatakan bahwa pelanggaran dalam Pilkada 2024, bahkan Pilpres 2024, merupakan manifestasi dari budaya politik yang oleh partainya disebut sebagai Jokowisme.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: