LSI Denny JA: Indonesia Perlu Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
Indeks Tata Kelola Pemerintahan (Good Governance Index – GGI) yang dikembangkan oleh Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA menunjukkan bahwa Indonesia masih jauh tertinggal dibandingkan negara-negara maju di Asia. --LSI Denny JA
BACA JUGA: Denny JA Hibahkan Dana Abadi Penghargaan Tahunan untuk Penulis
"Tanpa pemberantasan korupsi yang serius dan berkelanjutan, semua agenda besar pemerintahan. Itu termasuk target pertumbuhan ekonomi 8 persen yang digagas Presiden Prabowo Subianto, akan sulit tercapai," jelasnya.
LSI Denny JA juga menyoroti efektivitas birokrasi Indonesia yang masih rendah dibanding Singapura, Jepang, dan Korea Selatan. Negara seperti Singapura sukses karena birokrasi mereka efektif, cepat, dan transparan.
LSI Denny JA menyoroti efektivitas birokrasi Indonesia yang masih rendah dibandingkan dengan Singapura, Jepang, dan Korea Selatan. Negara seperti Singapura sukses karena birokrasi mereka efektif, cepat, dan transparan. --LSI Denny JA
“Indonesia harus segera berbenah agar tidak semakin tertinggal," tegasnya. Selain itu, Denny JA mencontohkan bagaimana Singapura sukses dengan kebijakan nol toleransi terhadap korupsi era Lee Kuan Yew.
BACA JUGA: Agama sebagai Warisan Kultural Milik Bersama Jadi Teori Denny JA yang Segera Dimodulkan
India sukses dengan digitalisasi identitas melalui Aadhaar yang meningkatkan efisiensi dan mengurangi korupsi. Serta Korea Selatan yang berinvestasi besar dalam pembangunan manusia melalui revolusi pendidikan yang mendorong kemajuan teknologi.
"GGI ini bukan sekadar alat ukur, tetapi juga peta jalan untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan Indonesia," ujar Denny JA. Dalam jangka panjang, LSI Denny JA akan melakukan pengukuran GGI ini secara tahunan.
Itu tidak hanya untuk Indonesia, tetapi juga untuk lebih dari 150 negara di dunia. GGI akan menjadi salah satu tolok ukur global dalam menilai kualitas pemerintahan.
BACA JUGA: Teori Denny JA soal Agama dan Spiritualitas di Era AI Mulai Diajarkan di Kampus
"Indonesia sedang di persimpangan sejarah. Apakah akan memperbaiki tata kelola secara serius, atau kembali terjebak dalam lingkaran stagnasi, semua tergantung langkah strategis yang diambil pemerintah hari ini," katanya. (*)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber:
- Share:
