Mendagri Setujui Kepala Daerah Dipilih DPRD: Masih Dalam Jalur Demokrasi

HARIAN DISWAY - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Jenderal (Purn) Tito Karnavian mengatakan dirinya setuju dengan Presiden Prabowo Subianto terkait kepala daerah yang lebih baik dipilih melalui DPRD.

"Ya, saya sependapat tentunya, kita melihat sendiri lah bagaimana besarnya biaya untuk pilkada," ujarnya saat ditemui di Istana, Jakarta, Senin, 16 Desember 2024.

Selain itu, ia menyebut banyaknya insiden kekerasan yang terjadi di berbagai daerah selama pelaksanaan pilkada. Menurut Tito, demokrasi akan tetap berlangsung meskipun mekanisme pemilihan kepala daerah nantinya dilakukan oleh DPRD.

"Dari dulu saya mengatakan pilkada asimetris salah satunya melalui DPRD kan. Demokrasi juga bisa diterjemahkan demokrasi langsung dan demokrasi dengan perwakilan. Kalau (Kada dipilih,Red) DPRD itu demokrasi juga, tapi demokrasi perwakilan," terang Tito.

BACA JUGA:Pemerintah Uji Coba Kembali Direct Train Trans Jawa, Kali ini Gambir Ke Stasiun Tugu, Yogyakarta

BACA JUGA:Gathering Perusuh Disway 2024 (3-habis): Menggambar Wajah, Tumbuhkan Sikap Apresiatif

"Tapi ya kita lihat bagaimana teman-teman di DPR nanti, parpol, akademisi, Kemendagri melakukan kajian," imbuhnya.

Mantan Kapolri itu juga menyatakan bahwa pemerintah akan membahas mekanisme pemilihan kepala daerah melalui DPRD.

"Mesti, pasti kita akan bahas. Kan salah satunya sudah ada di prolegnas. Di prolegnas kalau saya tidak salah, termasuk UU pemilu dan UU Pilkada. Nanti gongnya akan dicari tapi sebelum itu kita akan adakan rapat," tuturnya.

Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto membandingkan sistem politik Indonesia dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan India, yang dinilai memiliki proses pemilihan yang jauh lebih efisien.

BACA JUGA:Kemenlu RI Masih Cari Data Dugaan WNI Gabung Kelompok HTS di Suriah

BACA JUGA:Diiringi Tangis, Ahmad Muhdlor Bacakan Pleidoi dan Berharap Keadilan Ditegakkan

Menurutnya, negara tetangga hanya menggelar pemilihan untuk anggota DPRD, sementara bupati hingga gubernur dipilih oleh DPRD. 

Prabowo membandingkan sistem ini dengan Indonesia, yang bisa menghabiskan triliunan rupiah hanya dalam 1-2 hari pemilihan.

Sumber: