Gubernur Ditunjuk Aja

SALAH SATU ALASAN pilkada serentak digelar adalah sebelumnya dianggap biaya tinggi. Begitu pilkada serentak digelar, juga tetap dianggap high cost. Mahal.

Yang awal teriak pilkada mahal adalah Presiden Prabowo Subianto sendiri. Dan, kini menjadi berita politik hot, yang membuat politisi pro pemerintah segendang seirama dengan presiden.

Isu lama pun muncul lagi. Pemilihan kepala daerah diusulkan lewat pintu DPRD. Mirip model Orba (Orde Baru). Dulu

model Orba juga dianggap resep antidemokrasi. Itulah alasan mengapa resepnya diubah jadi pemilihan langsung.

BACA JUGA:Gubernur dari Ring 1

BACA JUGA:Sopir Peras Turis Asing, Gubernur Bilang Begini...

Model pilkada lewat pintu DPRD bukan juga berarti bebas politik uang. Hanya, yang terjadi perpindahan objek.

Pilkada langsung, money politics mengalir ke masyarakat. Bila lewat pemilihan DPRD, politik uangnya  mengalir di sekitar elite politik. Anggota dewan yang menjadi objek serangan fajar. Tentu juga nilainya sangat besar. 

Biaya politik dalam pilkada pemilihan langsung memang mahal. Iya. Toh mengalir ke masyarakat. Belanja besar para calon dalam pengadaan baliho, spanduk, peningkatan transportasi juga sitimulus ekonomi.

Pemerintah juga menganggarkan biaya pilkada yang besar, Rp 37,52 triliun. Untuk biaya petugas, biaya logistik, dan transportasi. Itu juga bisa menolong pertumbuhan ekonomi nasional.

BACA JUGA:Gubernur Bubar

BACA JUGA:Panggung Anies setelah Gubernur

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan III 2024 gagal menembus 5 persen, tepatnya 4,95 persen. Tulisan Kompas (26 November 2024) tentang Pilkada Mendongkrak Pertumbuhan Ekonomi Akhir Tahun meyakini triwulan IV 2024, pertumbuhan ekonomi melompat di atas 5 persen.

Seharusnya, pilkada juga bisa menambah tebal kantong pendapatan pemda. Apakah pernah ada cerita baliho dan spanduk para calon dikenai pajak? Seharusnya, iya. Begitu juga saat pileg dan pilpres, seharusnya jadi lahan pajak.

Sumber: