Gubernur dari Ring 1

KEJUTAN. Ternyata Pj (penjabat) gubernur Jawa Barat pengganti Ridwan Kamil jatuh ke tangan sosok di ring 1 istana. Ia adalah Bey Machmudin. 

Jabatan sehari-harinya adalah deputi sekretaris presiden bidang protokol, pers, dan media. Ia selama ini mengurus protokoler dan urusan berita di istana. Karena posisinya itu, ia melekat dengan Presiden Jokowi ke mana pun pergi.

Ia adalah orang kedua dari ring 1 yang dipilih Presiden Jokowi sebagai Pj gubernur. Pertama adalah Heru Budi Hartono yang menggantikan Anies Baswedan di Jakarta. Saat itu Heru menjabat sekretaris presiden.

BACA JUGA:Deg-degan Anies-Imin

BACA JUGA:Pengkhianat di Tubuh Rezim dan Oposisi, Siapakah Mereka?

Heru sangat dekat dengan Jokowi. Saat Jokowi menjadi gubernur Jakarta, ia pejabat di Pemda DKI. Sampai era Ahok, Heru masih menjabat kepala BPKAD. Berganti ke era Anies Baswedan pada 2017, Heru langsung ditarik ke istana sebagai sekretaris presiden. 

Kalau bukan orang kepercayaan presiden, ia tak mungkin menduduki job lingkaran satu istana, yang sehari-hari menyiapkan segala kebutuhan kerja kepala negara.

Begitu Anies lengser pada 2022, Heru balik ke Balai Kota Jakarta. Sebagai Pj gubernur, menggantikan Anies. Heru juga melakukan gebrakan, sempat dikritik karena menghapus ruas jalur sepeda dan pedestrian yang dibangun Anies di kawasan Santa.

BACA JUGA:Gibran dalam Puzzle Politik

BACA JUGA:Agustusan Terakhir di Jakarta?

Kembali ke Bey Machmudin. Ia benar-benar berkarier di istana yang jabatannya lebih banyak urusan media dan wartawan. Pernah juga jadi kepala biro urusan media dan dokumentasi yang juga melayani ke mana pun presiden berada.

Jabatan terakhir sebagai deputi, yang posisinya anak buah langsung Heru. Secara struktural, Heru satu tingkat di bawah menteri sekretaris negara (mensesneg). Jadi, Machmudin dua tingkat di bawah mensesneg.

Sementara itu, untuk Pj gubernur lain,  banyak yang dari kalangan dirjen, sekretaris menteri, atau staf ahli menteri yang satu tingkat di bawah menteri. Pada 2018, Jabar juga pernah dijabat Pj gubernur yang saat itu Komjen Pol M. Iriawan (Iwan Bule).

Penunjukan penjabat gubernur dan bupati/wali kota sekarang ini dilakukan secara besar-besaran. Hampir semua kepala daerah diganti karena menunggu pilkada serentak November 2024. Penunjukan personel penggantinya dilakukan pemerintah. Model penunjukan penjabat pengganti itu pun panen kritik.

Sumber: