IKN, Apa Kabar?

ILUSTRASI IKN, Apa Kabar? Bagaimana kelanjutan IKN era pemerintahan Prabowo Subianto dapat dilihat dari antusiasme pembangunannya. -Maulana Pamuji Gusti-Harian Disway-
BACA JUGA:Otorita IKN Usul Tambah Anggaran Rp 8,1 Triliun, Ingin Selesaikan Infrastruktur Lembaga Negara
Prabowo pun, yang membuat jadwal pindah 17 Agustus 2028, juga memberikan catatan menunggu kesiapan infrastruktur. Jadwal itu pun tetap punya potensi molor karena faktor nonteknis seperti situasi politik. Ingat, saat itu sudah memasuki suasana Pilpres 2029.
Indikasi keempat, di era Prabowo, belum ada lagi groundbreaking proyek di IKN. Terasa jeda karena di penghujung pemerintahan Jokowi yang begitu padat jadwal peresmian sejumlah proyek baru di IKN.
Indikasi kelima, anggaran IKN dari APBN mengalami penurunan. Pada 2025, IKN mendapat jatah Rp 15 triliun. ”Sebesar Rp 5,8 triliun lewat Badan Otorita IKN, Rp 9,11 triliun lewat Kementerian PU,’’ jelas Wakil Menkeu Thomas Djiwandono.
BACA JUGA:Hunian dan Kantor di IKN Siap Pakai Akhir Tahun
BACA JUGA:AHY Ungkap Kelanjutan Pembangunan IKN di Era Presiden Prabowo
Anggaran itu merosot tajam bila dibandingkan dengan 2024, yang menyerap APBN Rp 43,4 triliun.
Desain awal IKN itu non-APBN. Namun, karena investor yang diharapkan tak hadir, Jokowi akhirnya membuka kas APBN untuk mendanainya. Ditetapkan hanya 20 persen APBN dari total Rp 466 triliun. Atau, sekitar Rp 93,2 triliun.
Pada 2022 kucuran APBN Rp 5,5 triliun, 2023 (Rp 27 triliun), 2024 (43,3 trilun). Yang sudah terserap Rp 75,8 triliun. Ditambah APBN 2025 yang dianggarkan Rp 15 triliun, menjadi Rp 90,8 triliun. Secara matematis, sisa jatah APBN Rp 2,5 triliun.
BACA JUGA:Paskibraka di IKN Terbagi Tim Nusantara Baru dan Tim Indonesia Maju
BACA JUGA:Antisipasi Perubahan Cuaca di IKN, Calon Paskibraka Disuntik Vitamin
Padahal, masih butuh dana besar. Sebab, seperti yang dikatakan Ketua Otorita IKN Basuki Hadimuljono, dibutuhkan Rp 8,1 triliun lagi untuk gedung legislatif dan yudikatif. Kuota 20 persen dari APBN sudah pasti jebol.
Apakah tetap dari APBN? Tentu akan sangat berat. Defisit APBN akan makin dalam. Untuk proyek makan gratis saja, yang menjadi ikon program Prabowo, diperlukan tambahan Rp 140 triliun.
Dari Swasta? Juga bukan barang mudah. Sampai saat ini belum ada investor luar negeri yang sudah hadir di IKN. Yang sudah memberikan komitmen seperti SoftBank juga kabur.
Selama ini yang hadir adalah taipan lokal. Konsorsium Nusantara yang dipimpin Aguan (bos PIK) siap inves Rp 20 triliun. Termasuk mendirikan hotel bintang lima Swissotel Nusantara. Hotel itulah yang menjadi akomodasi para tamu VIP saat perayaan 17 Agustus 2024, era Jokowi. Selain di IKN, Hotel Swissotel juga berdiri di kawasan PIK Jakarta, kawasan properti milik Aguan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: