Menyoal Pemburu Rente dan Aransemen Kelembagaan MBG

Dari sini  perlu dipikirkan sebuah model untuk memitigasi para pemburu rente (rent seekers) dengan menerapkan model bisnis yang efektif, transparan, dan terukur bagi semua pihak yang akan terlibat dalam program itu. 

Tiga komponen penting dari program tersebut adalah, pertama, pemerintah, dalam hal ini adalah Badan Gizi Nasional sebagai regulator dan prinsipal program MBG. 

BACA JUGA:MUI Buka Suara Terkait Serangga Masuk Opsi Menu MBG

Kedua adalah pelaku usaha sebagai vendor penyedia MBG. 

Ketiga adalah sekolah (ataupun entitas penerima jenis lainnya) sebagai kelompok penerima kebijakan. 

Dalam perspektif teori ekonomi politik, posisi tiga komponen tersebut rentan akan terjadinya rent-seeking. 

Itu adalah perilaku ekonomi yang mana individu, perusahaan, ataupun (aktor dalam) pemerintahan berusaha meningkatkan kekayaan mereka tanpa berkontribusi pada produktivitas, sering kali melalui cara-cara manipulatif.

BACA JUGA:Survei Indikator Sebut Mayoritas Masyarakat Sepakat dan Puas dengan Program MBG 

Perilaku itu lazim di sektor pemerintah dan swasta, yang mengarah pada interaksi kompleks yang dapat merusak efisiensi dan pemerataan ekonomi. 

Lebih jauh, rent-seeking dapat menciptakan suatu kondisi pemerintah memberikan hak istimewa yang memfasilitasi pencarian keuntungan, seperti hibah yang bersifat monopolistik atau hambatan regulasi (Lee & Moon, 2024). 

Secara lebih spesifik, praktik perburuan rente dapat melanggengkan ketimpangan sekaligus merusak cita-cita demokrasi karena sering kali menguntungkan segelintir orang dengan mengorbankan masyarakat luas (Pacitti & Cauvel, 2022). 

Meski beberapa pihak lain berpendapat bahwa perburuan rente dapat juga menghasilkan hasil yang meningkatkan pertumbuhan, konsensus secara umum menyatakan bahwa praktik perburuan rente dapat mengakibatkan kerugian ekonomi dan inefisiensi pada implementasi kebijakan (Mishra, 2024). 

Melihat postur anggaran yang luar biasa dan jangkauan maupun cakupan yang luas dari program MBG, sudah seharusnya implementasi kebijakan dari program MBG itu memiliki suatu aransemen kelembagaan yang tidak terlalu terpaku pada heavily bureaucratic platform dan mampu memitigasi proses perburuan rente yang menjadi suatu enigma yang harus dicarikan solusi untuk mengatasinya.

ARANSEMEN KELEMBAGAAN ALTERNATIF

Bagaimanakah memitigasi munculnya perilaku perburuan rente yang sekaligus dapat berfungsi menjadi aransemen kelembagaan yang efektif pada program MBG? 

Sumber: