KIP-K Terdampak Efisiensi, 663.821 Penerima Terancam Putus Kuliah

HARIAN DISWAY- Sebanyak 663.821 masyarakat penerima KIP-K terancam putus kuliah akibat kebijakan efisiensi anggaran yang dikeluarkan oleh Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.

Hal itu disampaikan oleh Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Satryo Soemantri dalam Rapat Kerja (Raker) yang dilakukan oleh Komisi X DPR RI bersama Mendikdasmen, Mendiktisaintek, dan Menteri kebudayaan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Rabu, 12 Februari 2025.

Pagu awal KIP-K sendiri sebesar Rp 14.698.109.754.000 dan akan dipangkas sebanyak 9% menjadi Rp 1.310.849.475.000.

"Kami usulkan kembali supaya tetap pada pagu semula, yaitu 14, 8 triliun karena ini tidak terkena efisiensi," ujarnya.

Awalnya, KIP-K menargetkan 1.040.192 mahasiswa on going dan mahasiswa baru. Kemudian, sebagai akibat dari efisiensi anggaran, sebanyak 663.821 dari 844.174 mahasiswa on going tidak bisa dibayarkan pada 2025 sehingga mereka harus putus kuliah.

BACA JUGA:Pendaftaran KIPK 2025 Sudah Dibuka, Cek Cara Daftarnya di Sini!

BACA JUGA:Pendaftaran KIP Kuliah 2025: Jadwal, Persyaratan, dan Pertanyaan Umum Lainnya

Efisiensi anggaran juga menyebabkan tidak adanya penerimaan mahasiswa baru.

Padahal, KIP-K telah membuka pendaftaran pada  4 Februari 2025 lalu.

Adapun total pendaftar sendiri per 7 Februari pukul 16.15 WIB sudah mencapai 21.131 orang.

Jika masyarakat harus putus kuliah, maka akan berpotensi menggagalkan sarjana pertama dari keluarga miskin.

Tentu juga berpotensi menurunkan akses penduduk ekonomi rendah ke pendidikan tinggi, menimbulkan kegaduhan, dan menjadi isu nasional.

Selain itu, ada juga beasiswa lain yang terdampak seperti, Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI) yang pagu awalnya Rp 194.709.094.000 dan hendak dipangkas 10% menjadi 19.470.909.000.

BPI yang menargetkan 12.345 mahasiswa juga akan turut terdampak dan menyebabkan 12 orang penerima BPI Luar Negeri Program S3 perguruan Tinggi dari total 33 orang akan berpotensi terlantar di luar negeri dan tidak lagi membuka penerimaan mahasiswa baru tahun 2025.

Sumber: