Dedi Muyadi Pastikan Seluruh Kepala Daerah Jabar Ikut Retret Di Magelang Meskipun Dari Kader PDIP

HARIAN DISWAY - Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi memastikan bahwa semua Kepala Daerah meliputi Bupati dan Wali Kota se Jabar tetap mengikuti retret Magelang meskipun berstatus kader PDIP.

Hal ini ia ungkapkan menyusul surat edaran yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), yang ditandatangani oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, pada Kamis, 20 Februari 2025.

Surat tersebut meminta semua kepala daerah dari kader PDIP untuk menunda berangyke retret Magelang. 

Dedi menyatakan bahwa sebagai kepala daerah, dirinya memiliki kewajiban untuk menaati sistem pemerintahan yang telah ditetapkan.

Ia menegaskan pentingnya menjaga profesionalitas dalam menjalankan tugas sebagai gubernur serta mengikuti aturan yang berlaku dalam sistem pemerintahan.

Dedi mengatakakan bahwa Keputusan larangan tersebut merupakan hak Megawati seebagai ketua umum PDIP.

BACA JUGA:Hari Pertama Jabat Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi Nonaktifkan Kepsek SMAN 6 Depok yang Langgar Edaran Study Tour

BACA JUGA:5 Poin Pernyataan Hasto Kristiyanto setelah Ditahan KPK

“Tapi kalau bu Mega melarang ya itu hak bu Mega, tapi yang jelas kalau orang sudah menjadi kepala daerah maka dia harus tunduk dan patuh apa yang menjadi Keputusan pemerintah,” ucap Dedi sebelum acara serah terima jabatan di Gedung DPRD Jabar pada Jum’at, 21 Februari 2025.

Selanjutnya Dedi mengungkapkan bahwa semua kepala daerah se-Jabar akan mengikuti retret di Magelang meskipun dari kader PDIP.

“Se-Jabar semuanya ikut, sampai hari ini ya,” ujarnya ketika ditanya wartawan terkait kader PDIP yang berada di Jabar.

Diketahui sebelumnya bahwa surat edaran tersebut ditujukan kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah PDIP seluruh Indonesia dengan nomor 7294/IN/DPP/II/2025.

BACA JUGA:Resmi Ditahan KPK, Hasto Nyatakan Tidak Menyesal

Salah satu kutipan dari surat edaran tersebut berisi tentang penagkapan  Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sehingga terdapat instruksi untuk para kepala daerah dan wakilnya menunda retret di Magelang yang akan berlansung pada 21-28 Februari 2025.

Sumber: