Politisasi Intelijen

POLITISASI intelijen adalah fenomena saat lembaga, informasi, analisis, operasi intelijen, dan produk intelijen lainnya diarahkan untuk kepentingan politik sempit, baik untuk mempertahankan kekuasaan maupun menyerang lawan politik. Bukan untuk kepentingan keamanan nasional yang objektif. 

Dalam konteks negara-bangsa sekarang, politisasi intelijen itu dapat muncul dengan beragam bentuk. Bisa dalam bentuk cherry-picking informasi untuk mendukung pilihan kebijakan penguasa. 

Bisa berupa coercion terhadap rancangan analisis intelijen agar menghasilkan kesimpulan sesuai kehendak penguasa. Bisa juga dalam bentuk penggunaan aparat intelijen untuk merepresi kelompok oposisi atau untuk kepentingan elektoral. 

Hakikat politisasi intelijen itu 100 persen merupakan penyimpangan fungsi normatif intelijen. Intelijen yang seharusnya berpedoman pada ”truth to power” bergeser menjadi ”power shaping truth”. 

BACA JUGA:Data Intelijen Ungkap Serangan AS Gagal Hancurkan Situs Nuklir Iran, Trump Klaim Asal-Asalan?

BACA JUGA:Kritik UU Kejaksaan, Eks Komisioner KPK Saut Situmorang: Fungsi Intelijen Jaksa untuk Apa?

Begitu juga peran intelijen yang seharusnya merupakan ”mata dan telinga” negara-bangsa, berubah menjadi ”alat pemukul” penguasa. Dalam bahasa text book, hal itu disebut sebagai kejadian ketika ”objective intelligence” berubah menjadi ”policy-supportive intelligence”.

Betapa pun, penyimpangan fungsi normatif intelijen itu tidak baik bagi kelembagaan negara-bangsa. Namun, penyimpangan tersebut kerap terjadi berulang. Sepertinya ada pola struktural berulang yang jadi pemicu. 

Pertama, penguasa cenderung ingin ada kepastian untuk memperoleh insentif kekuasaan. Sementara itu, dinamika politik selalu penuh ketidakpastian. Maka, pemanfaatan intelijen menjadi ilusi kendali melalui data rahasia lawan politik. 

Kedua, lemahnya pengawasan parlemen atau lembaga independen terhadap kinerja institusi intelijen. Mekanisme check and balance dibuat sulit menembus kerahasian kerja intelijen. Kadang pengawasan itu diperlemah oleh adanya kooptasi penguasa terhadap lembaga pengawas intelijen.

BACA JUGA:Ditjen Imigrasi dan Jamintel Perkuat Kerjasama Intelijen untuk Penegakan Hukum

BACA JUGA:Mantan Intelijen Tuding Amerika Serikat Sembunyikan Pesawat Alien

Ketiga, ketergantungan karier pejabat intelijen yang pada dasarnya adalah political appointee. Dengan demikian, otomatis loyalitasnya kepada pemakainya, yaitu penguasa pemerintahan, demi tetap menduduki zona nyaman jabatannya. Lebih-lebih jika tumbuh budaya bahwa loyalitas kepada pemimpin lebih penting daripada objektivitas profesional.

Dalam konfigurasi seperti di atas, niscaya elite penguasa dan kelompok oligarki tertentu yang bisa mengakses intelijen untuk kepentingan ekonomi-politiknya akan sangat diuntungkan. Sebaliknya, institusi negara dan civil society serta institusi intelijen sendiri akan paling dirugikan.

Sumber: