Kabinet Politik

FENOMENA muncul dan menguatnya kembali kabinet politik (kadang disebut kabinet koalisi atau kabinet akomodatif) dalam konteks negara-bangsa sekarang bukan sekadar masalah teknis. Tapi, merupakan gejala struktural yang menunjukkan adanya pergeseran politik demokrasi prosedural ke konsensus politik yang dipaksakan.

Latar perihal pergeseran politik itu mengantar pada pemahaman bahwa kabinet politik pada hakikatnya adalah konfigurasi pemerintahan di mana posisi menteri atau pejabat eksekutif tidak murni ditentukan berdasar kapasitas teknokratis atau manajerial. Tetapi, ditentukan berdasar kompromi kekuatan politik, balas jasa politik, atau kalkulasi elektoral. 

Jadi, kabinet politik mencerminkan adanya koalisi kekuasaan. Bukan semata tim kerja dalam arti rasional. Pun, mencerminkan adanya arena distribusi patronase. Bukan hanya lembaga kebijakan. Juga, mencerminkan adanya mekanisme stabilisasi politik jangka pendek. Tak jarang malah mengorbankan stabilitas dan efektivitas politik jangka panjang.

BACA JUGA:Prabowo Kembali Reshuffle Kabinet Merah Putih, Enam Nama Baru Dilantik

BACA JUGA:Reshuffle Kabinet, Pertaruhan Prabowo Menguji Ekspektasi Pasar?

Dengan kata lain, kabinet politik itu adalah harga dari kepolitikan demokrasi yang penyangga utamanya parpol. Porsi kursi menteri benar-benar menjadi komoditas barter politik untuk mengamankan dukungan legislatif dan meredam oposisi.

Fenomena muncul dan menguatnya kabinet politik era sekarang itu bukanlah kebetulan. Melainkan, akibat dari dinamika struktural pada masing-masing negara-bangsa. 

Pertama, akibat ”fragmentasi parpol”. Di mana dalam sistem multipartai, sulit satu parpol mendominasi hasil pemilu. Dengan demikian, ada keharusan struktural bagi partai pemenang pemilu eksekutif dan/atau legislatif untuk menbentuk koalisi besar. Maka, kursi kabinet pun jadi alat negosiasi. 

Kedua, akibat ”proteksi kepentingan pragmatis”.  Dalam hal ini, ada kebutuhan elite penguasa untuk saling mengunci (locking-in). Agar kebijakan yang berisiko hukum pada masa depan bisa tetap aman. Sebab, semua pihak dalam kabinet politik terlibat. 

BACA JUGA:In Group dan Out Group Kabinet Prabowo

BACA JUGA:Reshuffle Kabinet Merah Putih

Ketiga, akibat ”personalization of power". Di mana politik makin berbasis personal. Dalam kerangka itu, loyalitas personal dianggap lebih penting daripada kompetensi. 

Keempat, akibat ”sentimen stabilitas berlebih”. Ada narasi trade off perihal persatuan yang dianggap lebih penting daripada check and balance. Terutama jika kontestasi pemilu berlangsung ketat dan atau represif. 

Kelima, akibat ”lemahnya sistem meritokrasi” dalam pemerintahan. Dengan demikian, rekruitmen birokrasi tak cukup kuat menahan intervensi political appointee dsb.

Sumber: