Kabinet Politik

Di luar itu, tekanan publik amat lemah terhadap realitas kabinet politik. Dalam hal ini, publik bukannya pasrah atau apatis, melainkan lebih karena tidak mendapat informasi yang memadai terhadap kinerja kabinet politik. Kondisi itu makin diperparah arus kuat disinformasi lewat pemanfaatan digital dan AI.

Semua yang dibincangkan di atas akan lebih jelas jika dianalisis dengan bingkai perspektif strukturalis modern. Setidaknya ada tiga perspektif strukturalis yang relevan untuk menganalisis kabinet politik sekarang. 

Pertama, perspektif ”institusionalisme diskursif”. Menekankan perlunya mengubah narasi warga yang meyakini bahwa koalisi gemuk adalah jalan ke arah ”persatuan”. Sebaliknya, warga harus didorong untuk meyakini bahwa oposisi sebagai institusi yang justru sehat dan terhormat dalam negara-bangsa.

Kedua, perspektif ”kartelisasi partai”. Menyarankan reformasi struktural pada sistem pendanaan parpol. Semua pendanaan parpol harus di-cover negara dengan mengacu keadilan distributif. Jika negara mendanai partai secara penuh dan transparan, ketergantungan parpol pada jabatan kabinet, lembaga, badan sebagai sumber dana politik ilegal dapat diputus.

Ketiga, perspektif ”strukturasi”. Mengonstatasi pentingnya penguatan struktur pengawas independen yang memiliki kekuatan hukum di atas kekuatan kesepakatan politik kabinet. Dengan begitu, menteri, kepala lembaga, dan kepala badan terkunci dengan aturan main profesional. 

Dalam hal ini, kesepakatan politik kabinet adalah tindakan manusia yang disebut agensi. Sedangkan aturan dan resources adalah struktur. Agensi dan struktur adalah dualitas yang saling membentuk, disebut strukturasi. 

Diyakini, tindakan manusia menghasilkan struktur. Kemudian, struktur itu membatasi dan memampukan tindakan manusia. 

Mengacu tiga perspektif strukturalis itu, setidaknya dapat dikatakan, keberadaan kabinet politik mengindikasikan fenomena ”penutupan dengan sengaja ruang demokrasi”. 

Kabinet politik itu menggunakan partai kartel untuk menguasai resources negara. Dan, menggunakan institusionalisme diskursif untuk memanipulasi persepsi warga tentang keabsahan penguasaan resources itu. 

Selanjutnya, melalui strukturasi ingin dipastikan, praktik kabinet politik itu akan sulit dibongkar karena sudah dianggap sebagai cara kerja politik keseharian yang standar. Nah! (*)

*) Haryadi, penasihat senior Lab45 dan dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Unair.

 

Sumber: