Reshuffle Kabinet Merah Putih

BARU TIGA BULAN pemerintahan berjalan, Presiden Prabowo Subianto sudah mengirim sinyal bahwa dirinya akan merombak atau me-reshuffle susunan Kabinet Merah Putih. Dalam pidatonya pada acara Hari Lahir Ke-102 Nahdlatul Ulama, Prabowo telah melemparkan wacana disertai dengan nada ultimatum bakal menindak anak buahnya yang tidak serius bekerja demi rakyat. 

Sinyal perombakan kabinet di internal Kabinet Merah Putih juga ditunjukkan Ketua Harian Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Kader partai Gerindra tersebut turut menguatkan isyarat Prabowo yang hendak mengganti sejumlah menteri yang terindikasi tidak seirama untuk mewujudkan program kerja Astacita.

Keinginan sang presiden untuk merombak sejumlah menterinya juga tak lepas dari desakan-desakan publik terkait dengan kinerja beberapa menteri yang dinilai belum bekerja secara maksimal. 

BACA JUGA:Tanggapan Bahlil Terkait Isu Reshuffle Kabinet, Bilang Kalau Itu Hak Prerogratif Presiden

BACA JUGA:Jubir Kepresidenan Hasan Nasbi Soal Sinyal Reshuffle Kabinet Prabowo: Berlaku Untuk Semua Orang!

Ada sejumlah kasus yang sempat menjadi perdebatan publik. Misalnya, skandal pagar laut ilegal yang disertai dengan terbitnya sertifikat kepemilikan ”aspal” sejumlah properti di kawasan perairan pesisir pantai, baik di Tangerang, Bekasi, maupun Sidoarjo serta beberapa titik kawasan lainnya. 

Selain itu, meletupnya polemik tabung gas melon 3 kg yang memantik perdebatan publik. Bahkan, terdapat beberapa analis kebijakan publik dari lembaga independen yang telah membeberkan 10 kementerian yang layak di-reshuffle pucuk pimpinannya. 

Yaitu, Kementerian Hak Asasi dan Manusia (HAM); Kementerian Koperasi; Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM); Kementerian Kehutanan; Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; Kementerian Koordinator Bidang Pangan; Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BPPK); Kementerian Olahraga; Kementerian Koordinator Hukum; dan Kementerian Kebudayaan.

BACA JUGA:Prabowo Beri Sinyal Reshuffle Kabinet Merah Putih, Dasco Bilang Begini

BACA JUGA:Prabowo Beri Sinyal Reshuffle di 100 Hari Pemerintahan

Meski tidak tertuang dalam undang-undang, reshuffle diklaim sebagai salah satu hak prerogatif presiden Republik Indonesia. Perombakan kabinet merupakan alat politik penting yang digunakan presiden untuk memastikan pemerintahan tetap stabil, efektif, dan responsif terhadap perubahan dinamika internal dan eksternal. 

Hak prerogatif presiden dimaknai sebagai upaya memberi presiden fleksibilitas dan otoritas penuh untuk membentuk, merombak, dan mengelola tim kabinetnya, yang merupakan bagian penting dari kekuasaan eksekutif. 

Melalui hak itu, presiden dapat memastikan bahwa kabinetnya terdiri atas orang-orang yang dianggap paling mampu dan cakap untuk mendukung program dan kebijakan pemerintah serta menjaga stabilitas dan efektivitas pemerintahan.

BACA JUGA:Terkaya di Kabinet Merah Putih, Aset Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Capai Rp 5,4 Triliun

Sumber: