Reshuffle Kabinet Merah Putih

BACA JUGA:52 Pejabat Kabinet Merah Putih Belum Lapor LHKPN, Begini Kata Prabowo

MEMBANGUN LEGITIMASI DAN KREDIBILITAS

Dalam situasi tertentu, reshuffle dipahami dapat membantu meningkatkan legitimasi dan kredibilitas pemerintahan, terutama jika dilihat sebagai langkah yang bijak dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat atau dinamika politik. 

Jika orientasi sebuah pemerintahan adalah membangun legitimasi di hadapan rakyat, perombakan kabinet bisa dimaknai sebagai langkah untuk menanggapi kritik yang dilayangkan terhadap kinerja pemerintah yang dinilai belum memenuhi aspirasi dan keinginan rakyat. 

Diperkenalkannya figur baru diharapkan mampu meredakan kekhawatiran publik dan memperbaiki performa kinerja kabinet pemerintah. Dengan demikian, reshuffle dapat menjadikan momentum untuk mempromosikan menteri yang berkinerja baik ke posisi yang lebih strategis. 

BACA JUGA:Sebulan Bertugas, Prabowo Mengaku Bangga Dengan Kekompakan Kabinet Merah Putih: Ini Mungkin Karena Retreat Magelang

BACA JUGA:Kegiatan Retret Para Menteri Kabinet Merah Putih Dibiayai Prabowo dari Uang Pribadi

Sebaliknya, menteri yang kinerjanya dianggap kurang memadai dapat diganti.

Dalam paradigma teori pengambilan keputusan dan kepemimpinan klasik, disarankan bahwa keputusan –baik yang bernuansa politis maupun ekonomi strategis– diambil secara rasional. Yakni, pemimpin menimbang semua masukan alternatif sebelum memilih solusi terbaik. 

Namun, dalam kabinet yang besar dan kompleks, pengambilan keputusan sering kali melibatkan faktor intuisi dan negosiasi. Pemimpin dalam organisasi kompleks, seperti kabinet pemerintahan, sering kali menggunakan kombinasi antara pendekatan rasional dan intuitif (Sadler-Smith et al, 2021). 

Di satu sisi, Prabowo mungkin mengandalkan data, masukan para ahli dan kelompok masyarakat, serta evaluasi mendalam dalam mengambil keputusan terkait kebijakan publik. 

Di sisi lain, pengalaman panjangnya sebagai pemimpin, baik di dunia militer maupun pengusaha, memungkinkan Prabowo juga menggunakan intuisi dan pemahaman naluriah tentang dinamika politik dan sosial. 

Dalam sebuah kabinet pemerintahan yang diisi dengan komposisi banyak menteri dan wakil menteri, proses pengambilan keputusan cenderung memerlukan negosiasi antar pemangku kepentingan untuk mencapai konsensus yang optimal. 

Hal itu merupakan konsekuensi logis di negara demokrasi yang menganut sistem multipartai dinamika yang terjadi sebelum keputusan politis diambil tidak lepas dari unsur tarik-menarik dan bargaining sejumlah partai politik yang menjadi anggota koalisi kabinet yang menempatkan kadernya sebagai menteri. 

Dalam perspektif sejarah, reshuffle kabinet dapat ditafsirkan sebagai sebuah cermin dari zamannya. Ia mencerminkan tantangan dan peluang yang dihadapi bangsa Indonesia dalam setiap periode. 

Sumber: