Wamendagri Sebut 10 Kepala Daerah PDIP Absen di Retret Akmil, Ada Gubernur Bali hingga Bupati Asmat, Ini Penjelasan Resminya

Namun, hingga Senin malam, Gubernur Bali I Wayan Koster masih belum tampak di lokasi acara. Ketidakhadirannya semakin menegaskan ada faktor lain yang membuat para kepala daerah PDIP menunda keikutsertaan mereka dalam retret di Akmil.

BACA JUGA:Pramono Anung dan Politisi PDIP Sudah Hadir di Akmil Magelang, Siap Untuk Mengikuti Retret

Juru Bicara PDI Perjuangan Ahmad Basarah menjelaskan, di dalam surat instruksi harian tersebut, Megawati tidak pernah melarang seluruh kadernya yang terpilih sebagai kepala daerah dalam Pilkada 2024 untuk ikut serta dalam retret.

Namun, kata Basarah, Megawati meminta kepada kadernya untuk menunda terlebih dahulu perjalanan ke Magelang, Jawa Tengah, dan menunggu arahan lebih lanjut.  

BACA JUGA:Mendagri Persilahkan Kepala Daerah Menyusul Retret di Magelang, Tapi Tidak Dapat 'Sertifikat Kelulusan'

Selain itu, Basrah juga mengklaim bahwa instruksi harian Megawati sudah dikeluarkan sebelum acara retret yang dimulai sejak 21 Februari 2025 tersebut. 

“Instruksi harian Ketua Umum PDI Perjuangan dikeluarkan sebelum retret dimulai,” ungkapnya. 

BACA JUGA:Pramono Anung Sudah di Magelang, Jadi Ikut Retret?

Artinya, lanjut ia, bagi kepala daerah dari PDI Perjuangan yang belum berangkat mengikuti retret diminta untuk tetap berada di daerahnya masing-masing agar dapat langsung bekerja untuk melayani rakyat. 

Hal itu karena Megawati berpesan kepada para kadernya yang terpilih menjadi kepala daerah untuk lebih memprioritaskan kerja-kerja riil kerakyatan dengan langsung bekerja melayani rakyat di daerahnya masing-masing.

“Bagi PDI Perjuangan, terutama Ibu Megawati Soekarnoputri meyakini bahwa pemimpin yang langsung turun ke bawah atau turba dengan menemui rakyat merupakan langkah yang efektif untuk menyerap dan mendengar langsung aspirasi dan kebutuhan rakyat,” jelasnya. 

BACA JUGA:55 Kepala Daerah PDIP Kumpul di Magelang, Wamendagri: Belum Ada yang Nyusul Retret

Kemudian, berdasarkan surat edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor 200.5/628/SJ, tertanggal 11 Februari 2025 tentang Orientasi Kepemimpinan Bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2025, salah satu poinnya menyatakan bahwa retret akan dilaksanakan sebanyak dua angkatan.

Maka, bagi kepala daerah PDIP yang belum mengikuti kegiatan retret dapat mengikuti kegiatan tersebut pada angkatan berikutnya atau angkatan yang kedua.

Sumber: