Pemerintah Tangani Dampak Kebijakan Tarif AS, Menko Airlangga: Jangan Ada PHK

HARIAN DISWAY – Pemerintah Indonesia terus memperkuat koordinasi lintas Kementerian dan Lembaga serta menggandeng pelaku usaha dalam merespons Kebijakan Tarif Resiprokal dari Amerika Serikat (AS). 

Langkah ini dilakukan untuk menjaga daya saing produk ekspor Indonesia dan melindungi kepentingan nasional di tengah dinamika ekonomi global.

Salah satunya dengan menggelar kegiatan Sosialisasi dan Masukan Asosiasi Pelaku Usaha terkait Kebijakan Tarif Resiprokal Amerika Serikat yang digelar secara hybrid pada Senin, 7 April 2025.

Kegiatan ini bertujuan menghimpun aspirasi dari pelaku usaha dan memperkuat posisi Indonesia dalam proses negosiasi dengan AS.

BACA JUGA:Tiongkok Balas Kebijakan Tarif Trump, Pasar Saham Asia Anjlok

Salah satu sektor yang paling terdampak oleh kebijakan tarif resiprokal AS adalah komoditas padat karya. 

Untuk itu Pemerintah pun menegaskan komitmennya untuk memberikan perlindungan, baik bagi perusahaan maupun tenaga kerja di sektor tersebut.

Aktivitas bongkar muat di Terminal Petikemas Surabaya. Pemerintah tengah menyiapkan sejumlah strategi untuk memitigasi dampak tarif resiprokall 32 persen AS terhadap perekonomian nasional di berbagai sektor-PT TPS Surabaya-

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah telah memberikan fasilitas terhadap Perusahaan padat karya dan akan menganggung Pajak Penghasilan (PPh) pekerja dengan gaji di bawah Rp10 juta.

“Jadi, kita tidak ingin ini dijadikan momentum untuk PHK. Jadi, jangan ada PHK,” tegas Airlangga. 

BACA JUGA:Akibat Tarif Impor Trump, Prapesan Nintendo Switch 2 Ditunda di Amerika

Dalam forum tersebut, perwakilan dari lebih dari 100 asosiasi pelaku usaha dan lebih dari 1.000 peserta secara hybrid menyampaikan berbagai masukan, termasuk mendorong pendekatan business to business dan penguatan industri dalam negeri.

Airlangga menegaskan bahwa pemerintah akan terus memantau perkembangan secara cepat dan menyeluruh, termasuk berdialog aktif dengan dunia usaha.

Resmi Ditutup Per tanggal 1 Maret 2025, Ribuan Karyawan PT Sritex Terkena PHK --cnnindonesia.com

Sumber: