BMKG dan BNPB Perkuat Koordinasi Hadapi Ancaman Tsunami Multisumber

HARIAN DISWAY - Indonesia menghadapi risiko tinggi terhadap bencana tsunami. Ancaman ini tidak hanya berasal dari gempa tektonik, tetapi juga longsoran bawah laut dan aktivitas vulkanik.

Untuk itu, koordinasi antar lembaga menjadi kunci dalam menghadapi bahaya yang kompleks.

BMKG dan BNPB kini menjalin kerja sama lebih erat. Kolaborasi ini menjadi bagian dari strategi nasional memperkuat sistem peringatan dini tsunami.

Peraturan Presiden No. 93 Tahun 2019 mengatur pembagian peran dalam penanggulangan bencana. BMKG bertanggung jawab di sisi hulu. BNPB bertugas di sisi hilir.

BACA JUGA:Gedung Operasional Ina-TEWS Resmi Dibuka, Simbol Penguatan Sistem Peringatan Dini Tsunami

Plt. Kepala BMKG Dwikorita Karnawati menjelaskan alur koordinasi tersebut. 

Dwikorita mengungkapkan, apabila terdapat sebuah gejala alam yang berpotensi menjadi bencana, maka data dan informasi serta hasil analisa itu akan kita sampaikan kepada BNPB, seluruh daerah hingga negara-negara di ASEAN.

"BNPB kemudian akan bergerak untuk mengambil langkah untuk penanggulangan bencana termasuk pengurangan risikonya,” ujar Dwikorita.

Informasi yang diperoleh BMKG akan langsung didistribusikan ke BNPB dan pemangku kepentingan lainnya. Proses ini penting agar tindakan di lapangan dapat dilakukan secara cepat dan tepat.

BACA JUGA:Sudah Kemarau Tapi Sering Turun Hujan, BMKG Jelaskan Fenomena Kemarau Basah

Peresmian gedung operasional InaTEWS oleh BMKG di Bali menjadi tonggak baru dalam penguatan kolaborasi.

Gedung ini akan berfungsi sebagai fasilitas cadangan untuk sistem utama peringatan dini. Kepala BNPB, Letjen TNI Dr. Suharyanto, hadir langsung dalam peresmian tersebut.

Suharyanto menyatakan dukungannya terhadap penguatan sistem yang bersifat antisipatif. Ia menegaskan pentingnya kesiapsiagaan dari hulu hingga hilir. 

BACA JUGA:Serangan Iran Tewaskan Setidaknya 8 Warga Israel, Ratusan Orang Lainnya Terluka

Sumber: